PADALARANG– Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan skema jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak covid 19 berupa uang senilai Rp 500 ribu.
Bantuan tersebut tidak sepenuhnya berbentuk uang, melainkan juga berupa pangan atau sembako. Dengan rincian berupa Rp 350 ribu non tunai, dan 150 ribu berua uang cash atau tunai.
Skema model bantuan gubernur tersebut dipandang dapat mematikan ekonomi rakyat kecil.
Hal tersebut dikemukakan Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golkar Edi Rusyandi. “Lebih baik yang diberikan itu cash saja atau tunai semua. Agar warung-warung kecil rakyat di pedesaan tetap hidup. Pola begini hanya menguntungkan pengusaha besar, supplier barang ke pemprov, sementara ekonomi rakyat bisa mati. Atau jika non tunai, berdayakan dari lokal desa masing-masing, ” kata Edi Rusyandi.
Pemerintah, lanjut Wakil Ketua GP Ansor Jabar ini, harus menjamin rantai pasokan pangan kepada masyarakat dan juga jangan sampai mematikan roda ekonomi di bawah. Selain itu dengan pola bantuan tunai semua, biaya distribusi juga lebih murah.
“Beras tengkulak laku, sementara beras di warung kecil busuk. Barang-barang yang dikirimkan pemprov itu kan semua ada di masyarakat. Biayanya lebih murah dan ada efek ekonomi bagi masyarakat”, lanjutnya.
Lebih lanjut, Dewan Muda Golkar asal Dapil Kabupaten Bandung Barat ini berharap bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat selain dapat membantu masyarakat yang terdampak wabah covid 19, namun juga tetap menjaga roda ekonomi masyarakat di bawah. (***)
