NGAMPRAH– Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Wendi Sukmawijaya menanyakan secara tegas terkait launching pembagian sembako yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) KBB.

“Sebagai Ketua Fraksi PKB saya menerima laporan dari anggota panitia kerja penanganan COVID-19 di wilayah Bandung Barat. Jelas kami menginginkan kesesuaian data yang valid jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan dari wabah bencana ini,” tegasnya saat dihubungi via telpon, Kamis (23/4/2020).

Pertanyaan Ketua F-PKB ini diajukan setelah anggota panitia kerja percepatan penanganan COVID-19 dari F-PKB DPRD KBB belum menerima secara resmi data nama penerima paket sembako yang diberikan oleh pihak pemerintah daerah.

Penanganan dan pemberian bantuan terhadap masyarakat ini memang seharusnya bisa terkoordinir dari hulu ke hilir. Tidak mementingkan kepentingan kelompok dan keluarganya saja, jelas ini murni pelayanan kemanusiaan.

“Gugus tugas seharusnya berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada untuk memberi data yang pasti. Anggaran mana yang dipakai untuk pemberian sembako itu dan masyarakat mana yang mendapatkan dan yang belum mendapatkan bantuan. Saya tegaskan
jangan sampai ada masyarakat di pelosok daerah Bandung Barat jatuh kelaparan,” lanjutnya.

Seiring sejalan dengan pernyataan Ketua F-PKB tersebut, ada yang mengganjal karena sebelumnya Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Dimana akan adanya bantuan kepada masyarakat secara Massif di tengah Pandemi Covid-19 ini.

“Jika terjadi pemberian bantuannya hanya kepada data yang itu-itu saja saya khawatir tidak tersinkronisasinya data penerima, jumlah bantuan dan serta pengawasan pendistribusian yang tidak tepat sasaran maka akan menimbulkan kepanikan dan ketidak amanan di tengah masyarakat kita,” lanjutnya.

Sebelumnya, F-PKB melalui mendorong relokasi anggaran guna perbantuan percepatan meringankan beban masyarakat ditengah wabah ini. Dengan catatan kehati-hatian dalam pendistribusian dan validitas data yang berhak menerimanya.

“Gugus Tugas COVID-19 daerah KBB seharusnya bisa lebih transparan dalam memberikan informasi yang valid terkait pemerataan distribusi bantuan terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19 ini, kepada pimpinan dan anggota PANJA percepatan penanganan COVID-19 Di KBB pun jangan bergerak lambat. Kita awasi dan jangan sampai ada celah risiko apapun yang jelas bisa merugikan dan berdampak terhadap masyarakat Kita di wilayah Bandung Barat,” pungkasnya. (***)


Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *