Fraksi Hanura Walk Out di Paripurna

Teddy Heryadi anggota DPRD KBB Fraksi Hanura.

NGAMPRAH- Fraksi Partai Hanura DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan aksi walk out saat Rapat Paripurna Pembahasan Penandatangan Nota Kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif di Hotel Topas Bandung, Senin (18/9/2017). Aksi walk out itu sebagai sikap protes fraksi Hanura lantaran tidak setuju terkait rencana pembangunan Gedung DPRD yang akan dibangun di akhir tahun 2017 ini.

Ketua Fraksi Hanura, Eber Simbolon mengatakan, aksi walk out fraksinya sebagai sikap penolakan terhadap rencana pembangan gedung DPRD KBB. Pasalnya, pembangan gedung itu tidak memiliki nilai urgensi baik bagi dewan sendiri maupun bagi masyarakat KBB.

“Pembangunan gedung ini urgensinya apa? Padahal dengan gedung yang ada, kami masih bisa bekerja di gedung itu. Jika memang berpihak kepada masyatakat, lebih baik anggaran itu dialih untuk perbaikan infrastruktur yang belum tuntas, seperti jalan, jembatan, dan irigasi yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Alasan lainnya, kata Eber, penganggaran proyek pembangunan Gedung DPRD itu tidak sesuai aturan Perpres 54 tahun 2010 tentang barang dan jasa dan Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang tahun jamak/multi years dimana masa waktu penganggaran tidak boleh lebih dari masa jabatan Kepala Daerah. Sementara, masa jabatan Bupati Abubakar tinggal menyisakan 10 bulan.

“Masa kontrak tahun jamak untuk suatu proyek di daerah itu tidak boleh melebih masa jabatan Kepala daerah. Itu sesuai aturan Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang kontrak tahun jamak/multi years,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Fraksi Hanura DPRD KBB, Teddy Heryadi berkaca pada pengalaman sebelumnya, Pemkab Bandung Barat tidak bisa memberikan jaminan atas sejumlah proyek pembangunan infrastruktur. Seperti pembangunan Komplek Perkantoran yang akan menggunakan anggaran dari Pusat dan Pembangan Underpass yang dijanjikan akan menggunakan anggaran dari APBD Provinsi.

“Pada akhirnya kedua proyek itu menggunakan APBD KBB. Makanya kami meminta bukti jaminan pembangunan Gedung dewan ini kepada Bupati, karena kami tidak ingin kejadian itu terulang kembali,” ujarnya.(wie)

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *