RAGAM DAERAH– Fraksi PKS DPRD KBB menyesalkan Plt Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan tidak ada etika politik membangun komunikasi dengan partai koalisi yang mengusung di pilkada lalu jelang definitif.
Hal itu diungkapkan Anggota Fraksi PKS DPRD KBB, Nevi Hendri dalam banmus sebelum sidang paripurna dimulai, Jumat 7 Oktober 2022 di Lembang.
“Secara etika politik di Banmus saya berbicara seharusnya Pak Hengky ini ngopi-ngopi lah dengan partai yang memperjuangkan beliau yang tergabung dalam AKUR,” kata Nevi kepada ragam daerah belum lama ini.
Bak kacang lupa kulitnya, nampaknya Hengky jarang melakukan komunikasi dengan partai pengusungnya di pilkada lalu.
“Tidak serta merta bisa duduk menjadi wakil bupati tanpa perjuangan dari partai koalisi AKUR,” tuturnya.
Komunikasi itu pun terputus hingga menjelang paripurna pengusulan Hengky Kurniawan menjadi bupati definitif. “Belum ada pertemuan. Tapi pada prinsipnya kami dari PKS setuju pelantikan beliau menjadi bupati definitif,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah menerima Surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 131.32-5479 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, pada 23 September 2022.
Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Tipikor selama 5 tahun dan dicabut hak politiknya. Aa Umbara tersandung kasus tindakan korupsi Bansos Covid-19 pada tahun 2020.
Untuk tampuk pemerintahan, Mendagri melantik Wakil Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan menjadi Pelaksana Tugas (Plt).
Penetapan status Plt Bupati itu merujuk pada formulir berita yang diterbitkan Gubernur Jawa Barat Nomor 15/KU.12.01/Pem otda, tanggal 9 April 2021. ***
