PADALARANG -Isu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selalu digaungkan pasangan AKUR utamanya Hengki Kurniawan sejak kampanye bahkan dalam debat terbuka kandidat Pilkada Bandung Barat 2018.
Menurut Direktur Eksekutif Sundanesia Digdaya Institute (SDI), Moch Galuh Fauzi, S.IP., M.KP., WTP ialah wujud apresiasi dari BPK RI atas hal-hal yang bersifat administrasi seperti laporan keuangan harus sesuai standar akuntasi, kecukupan bukti, sistem pengendalian internal, dan ketaatan perundang-undangan.
“Padahal, hanya sebagian masyarakat yang mengerti apa itu WTP. Kalau ditanya apa
Kebutuhan masyarakat pasti jawabannya tepati janji (bangun jalan, atasi kemacetan, dll) bukan WTP,” kata Galuh, Rabu 25 Mei 2022.
Namun menurutnya, raihan WTP tidak bisa dianggap remeh, ada proses panjang berupa komitmen bersama dari pimpinan dalam hal ini Plt Bupati, TAPD, bersama DPRD sehingga Bandung Barat dapat meraih kembali opini WTP yang sempat hilang tahun lalu.
“Tentu kita masih ingat beberapa waktu lalu Pemda KBB bersurat ke KPK hingga akhirnya terjadi semacam mediasi antara Pemkab Bandung Barat dengan Pemkab Bandung. Ini sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mengejar aset yang menjadi salah satu ganjalan raihan WTP dari BPK RI untuk KBB,” tuturnya.
Komitmen dan kerja sama yang baik ini tidak lepas juga dari peran DPRD, mengingat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawawan anggota DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.
Artinya dalam hal ini, DPRD cukup serius dalam memainkan fungsi pengawasannya.
“Tetapi raihan WTP memang bukan jaminan pemerintahan yang bersih (clean goverment), Cimahi di era Bu Ati misal meraih WTP namun faktanya tertangkap KPK,” tandasnya.
Artinya WTP tidak menjamin perilaku pimpinan/ASN yang bersih, namun lagi-lagi upaya dan komitmen dari Plt Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan beserta jajaran dan DPRD sudah mulai ke arah yang benar dan patut diapresiasi.
“Tentu kita ucapkan selamat kepada pemda KBB dan WTP menjadi salah satu jalan untuk KBB menuju ekonomi kuat 2030. Juga semoga opini WTP ini bisa sejalan dengan semangat otonomi daerah yakni pemeretaan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.***
Recommended for you
