Gara-gara Nunggak Bayar Gaji 350 Karyawan, Kadinkes & Dirut RSUD Cikalongwetan Didesak Mundur

NGAMPRAH– Menunggaknya gaji yang dialami para tenaga kesehatan di RSUD Cikalong, KBB tidak bisa dianggap masalah biasa. Apalagi keterlambatan gaji sampai 2 bulan. “Ini benar-benar mencoreng wajah Bupati yang selalu mewanti-wanti akan memperhatikan gaji para ASN termasuk tenaga kesehatan yang memang menjadi salah satu prioritas utama dari 10 point refokusing anggaran terkait Covid 19,” ujar Moch Galuh Fauzi Mahasiswa S2 Kebijakan Publik UNPAD Peraih Beasiswa Unggulan Kemendikbud Kategori Masyarakat Berprestasi, katanya Jumat (17/7/2020).

Menurutnya, pembiaran ini tidak boleh dibenarkan apalagi dianggap selesai karena sudah dibayarkan. Para tenaga kesehatan dan masyarakat perlu tahu apa sebab keterlambatan gaji hingga 2 bulan tersebut.

“Euforia para pejabat di pemda terkait opini WTP yang baru pertama diraih oleh KBB pun seketika tidak akan dipedulikan oleh masyarakat, toh masyarakat akan antipati ketika gaji yang notabene menjadi hak utama malah diabaikan,” katanya.

RSUD Cikalong dan Dinas Kesehatan harus menyampaikan sejelas-jelasnya ke publik, ini benar-benar sebuah penghinaan terhadap garda terdepan yang mewakafkan diri bahkan nyawanya untuk menghadapi Covid 19.

“Ini meyangkut etika dan integritas pejabat publik, meski dalam aturan tidak ada yang menjelaskannya secara eksplisit pun kalau memang tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif tetaplah orang sunda menjunjung tinggi nilai dasar etika sosial,” katanya.

Galuh mengatakan, pejabat publik tidak boleh mengabaikan nilai-nilai dasar etika sosial. “Kalau etika sosial sudah ditabrak, buat apa jadi pejabat ? Lalu ketika etika sosial di nomor sekiankan maka sesungguhnya ia telah kehilangan pijakan sebagai seorang pejabat,” ungkapnya.

Maka atas nama etika dan integritas, sebut Galuh, sudah sepantasnya Dirut RSUD Cikalong mundur karena ia orang pertama yang harus bertanggung jawab atas keterlambatan ini. “Jika permasalahan ternyata adanya di Dinas Kesehatan maka hal itu pun berlaku untuk Kepala Dinas Kesehatan,” tandasnya. ***

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *