BANDUNG–Harga sejumlah komoditas pertanian di tengah masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) di sejumlah daerah di Jawa Barat anjlok. Kondisi ini terpantau di sejumlah pasar induk dan juga keluhan para petani yang dipastikan mengakibatkan kerugian besar bagi mereka. Diantaranya harga komoditas pertanian tersebut diantaranya :

1. Burkol Rp 6.000/kg jadi Rp 1.000/kg 

2. Ketimun Rp 5.000/ Kg jadi Rp 1.000/ Kg

3. Jamur Rp 12.000/ Kg hanya Rp 5000/ Kg

4. Acar Ep 2500-5000 jadi Rp 500.

5. Brukoli dari Rp 9.000-15.000/ Kg hanya Rp 2500/ Kg.  

6. Lejet asalnya Rp 600-1000 hanya 200/biji

7. Paprika merah 35.000-50.000 jadi 25.0000/kg

8. Paprika kuning Rp 40000-50000, hanya Rp 25000/kg 

9. Paprika hijau Rp 30.000-40.000 hanya Rp 20000/kg

10. Tomat biasanya Rp 5000-7000 Kg hanya 1500/ kg. “Bahkan kangkung ada yang tidak terjual oleh petani,” ujar Anggota DPRD Jawa Barat, Edi Rusyandi, Rabu (12/8/2020).

Edi minta, Pemprov Jabar harus turut terlibat memberikan solusi atas permasalahan anjloknya harga komoditas pertanian ini. “Kita melihat selama masa pandemi ini, belum tampak hadirnya Pemprov Jabar terhadap nasib para petani. Padahal sektor pertanian dibilang cukup tangguh menghadapi pandemi ini dan berkontribusi menjaga pertumbuhan ekonomi, di tengah lumpuhnya sektor yang lain,” tutur dewan Fraksi Golkar ini.

Sektor pertanian hanya terkoreksi 0,9 %. Berbeda jauh dengan sektor jasa dan manufaktur yang mengalami persentase penurunan pertumbuhan hingga 7,2% menjadi 2,4 %.  Kondisi anjloknya harga pertanian ini menurut Edi, salah satunya disumbang kelirunya skema bansos berupa sembako yang merusak pasar petani.

“Lain halnya jika dengan skema tunai, daya beli masyarakat akan relatif terjaga. Belum lagi ditambah dengan adanya PSBB. Sehingga ini menjadi efek domino. Ini dampaknya cukup serius dirasakan oleh petani dan buruh tani,” katanya.

Edi berharap, adanya program yang fokus untuk sektor pertanian dan memperhatikan nasib para petani dari Pemprov Jabar yakni ada rumusan yang jelas kaitannya dengan kebijakan ketahanan pangan dimasa AKB dan pascapandemi ke depan. “Ini juga bagian dari proses recovery ekonomi. Karena jika tidak diantisipasi, akan beresiko terhadap kondisi pangan di Jawa Barat,” katanya.

Jika hari ini petani merugi, dan mereka menunda masa tanam, kata Edi, akan menimbulkan kelangkaan pangan. “Nanti bagaimana? Apalagi hari ini kita akan menghadapi musim kemarau, tentu para petani ini butuh biaya lebih. Jika masa tanam ditunda, bisa rumit dan bukan tidak mungkin akan mengakibatkan krisis pangan,” tuturnya.

Langkah kongkritnya harus ada kebijakan stimulus dan perbantuan sesegera mungkin yang ditujukan pada sektor pertanian untuk membantu para petani. Salahsatunya bisa dari sumber dari dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) pinjaman dari pemerintah pusat untuk pemprov jabar. “Sumber pinjaman ini diharapkan menjangkau para petani yang dalam kondisi terpuruk,” kata Edi.

Selain itu, lanjutnya, bantuanya diperluas bukan hanya pada sarana tapi juga pada jaminan harga pembelian yang menguntungkan para petani apalagi ditengah situasi anjlok saat ini.

“Pemprov juga diharapkan memperkuat kelembagaan koperasi petani dengan membeli produk petani dengan harga yang ditetapkan yang menguntungkan petani untuk disalurkan di lembaga lembaga pemerintah,” tandasnya. ***

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *