RAGAM DAERAH– Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bandung Barat (KBB) sudah mulai ancang-ancang mewaspadai kerawanan konflik di Pemilu 2024.
Bagaimana tidak, pesta demokrasi 2024 akan berbeda. Mulai dari pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan legislatif (pileg) hingga pemilihan kepala daerah (pilkada) akan dilaksanakan serentak.
Kepala Badan Kesbangpol KBB, Suryaman mengatakan, untuk menjaga kerawanan konflik pada pemilu mendatang, para penyelenggara dan peserta pemilu serta masyarakat, harus membangun sinergitas dengan semua stackeholder.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebagai penyelenggara pemilu diminta untuk menjalankan segala ketentuan secara prima.
Bahkan, partai politik (parpol), harus bisa mencerdaskan masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang politik.
“Harapan kita, dalam kontek Pemilu dan Pilkada Serentak ini adalah lahirnya para pemimpin yang legitimit. Baik untuk di bangku eksekutif maupun di bangku legislatif,” ujar Suryaman di Ngamprah, Rabu (26/10/2022).
Suryaman juga berharap, semua stackeholder bisa bekerja sama dalam menciptakan kondusifitas menjelang perhelatan demokrasi nanti.
Terutama parpol, yang memiliki tanggung jawab dalam pendidikan politik terhadap masyarakat. Hendaknya, masyarakat diberikan pemahaman agar melek dalam menentukan para pemimpinnya.
“Diperlukannya konvensi pemilih damai dari seluruh elemen masyarakat, agar bersama sama menciptakan kondisi damai 2024,” tegasnya.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) Bakesbangpol KBB, Dadang Kadarusman mengatakan, untuk penguatan sinergitas tersebut, Bakesbangpol KBB menyelenggarakan pertemuan dengan 100 peserta dari parpol.
Baik parpol pemenang Pemilu, maupun Parpol yang lolos verifkasi untuk Pemilu 2024. “Kita kemarin menyelenggarakan acara penguatan partai politik dalam Rlrangka meningkatkan kualitas demokrasi menjelang pemilu dan pemilukada serentak 2024 di LPMP-Batujajar,” ungkapnya.
Dalam acara tersebut, Bakesbangpol menghadirkan nara sumber yang kompeten di bidangnya. Sebut saja Prof. Asep S. Muhtadi (Guru Besar UIN Sunan Gunung Jati), Apung Hidayat Purwoko (Staff Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik KBB), Adie Saputro (Ketua KPU) dan Komisioner Bawaslu (M. Firdaus Ibnu H). ***
Ayi Sudrajat
27 Oktober 2022 - 11:58 at 11:58
Hilangkan baliho yg tdk resmi sampai tingkat rt/rw, yg boleh di pasang hanya baliho resmi terbitan kpu