Ini Jawaban Kepala Dispenda Cimahi Soal PBB Naik

CIMAHI- Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Cimahi nampaknya membuat masyarakat di kota hijau ini beraksi. Bagaimana tidak, masyarakat kaget dengan kenaikan PBB disertai tunggakan yang harus dibayarkan mencapai jutaan rupiah.

“Kenaikan hanya satu kelas dan kenaikan paling rendah Cimahi sejak diserahkan pengelolaan PBB oleh KPP Pratama,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Cimahi, Bambang Maulana, Kamis (26/4/2018).

Menurut Bambang, kanaikan PBB itu baru tahun ini yang diserahkan dari pajak pusat sejak 2013 . “Jadi menurut peraturan setiap tiga tahun ditinjau mengenai besaran PBB, kabupaten/kota tetangga menaikan PBB sudah dua kali bah
kan ada yang ketiga kalinya,” kata Bambang.

Sebelumnya, Anggota DPRD Kota Cimahi Fraksi PDIP, Purwanto kecewa kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang naik drastis di Kota Cimahi.

Purwanto menyebutkan, kenaikan PBB itu hampir 200 persen yang tentunya memberatkan masyarakat. Bahkan dia mengatakan, sebagai anggota dewan, dirinya juga mendapat aduan dari RT dan RW di tempat tinggalnya yang mengeluhkan serupa. “Tadi juga pak rt dan rw datang ke saya mengadukan kenaikan PBB yang sangat besar,” katanya, Selasa (24/4/2018).

Sebagai contoh, di SPPT tanah dan bangun luas 57 m miliknya, tagihannya Rp 95.618 ada tunggakkan di tahun 2012-2013 Rp 424.432 “Jadi Jumlah Pajak yang harus di bayar 2018 Rp 520050.

“Yang satu lagi luas tanah dan bangunnan 100 m2 awalnya Rp 182.820 ada tunggakkan di tahun 2012-2013
Rp 705.492 dan jumlah yang harus dibayar di tahun 2018 Rp 888.312,” katanya. (wie)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *