IPSI KBB Makin Panas, 11 Paguron Silat Layangkan Surat Protes Hasil Muskab

NGAMPRAH– Polemik Muskab IV Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus meruncing.

Sebanyak 11 paguron silat kubu Calon Ketua Umum IPSI KBB, Ayi Mukti tak terima hasil muskab.

11 paguron yang tergabung dalam Forum Keluarga Besar Perguruan IPSI KBB, sepakat membubuhkan tanda tangan dan cap lembaga untuk melayangkan surat kepada Ketua Umum KONI KBB, Rian Firmansyah.

11 paguron itu adalah Merpati Putih Cabang KBB, Perguruan Pencak Silat Nasional, Perguruan Pencak Silat Sancang Kuning, Padepokan GP Si Macan Tutul Satria Jaya Waluya, Keluarga Silat Nasional Indonesia, Pasir Kujang, Gajah Putih Naga Paksi Pusaka, Kararangge, Makar Patali Wargi, Padjajaran Indonesia dan Satria Muda Indonesia KBB.

Ketua Merpati Putih Cabang KBB Deniswara mengatakan, surat dilayangkan sebagai bentuk protes hasil Muskab IV IPSI KBB yang tidak memenuhi rasa keadilan.

Yaitu, sebut Denis, terdapat pelanggaran status keanggotaan baru yang tidak sesuai dengan AD/ART Pasal 5 baik di IPSI kecamatan maupun di paguron.

“Maka kami sepakat meminta kepada IPSI Jawa Barat untuk tidak menerbitkan SK kepengurusan hasil Muskab IV,” kata Deni kepada redaksi, Senin (19/10/2020).

Pihak penyelenggara muskab juga, sebut Deni, tidak dapat menunjukkan berkas-berkas keanggotaan IPSI kecamatan dan perguruan baru yang akan mengikuti muskab.

“Keabsahan keanggotaan baru ada level tertinggi adalah muskab bukan ada di rapat pleno IPSI KBB,” katanya.

Denis juga menyebutkan, jika muskab seakan dipaksakan dengan tetap melanjutkan kendati ada protes dari peserta sidang soal laporan pertanggung jawaban Ketua IPSI KBB yang tidak disertai dengan hardcopy sebagai pegangan peserta sidang.

“Bahkan ada upaya penjegalan peserta muskab tidak boleh memasuki ruangan sidang padahal sudah tertera dalam surat undangan,” kata Denis.

Contohnya Perisai Diri sebagai Paguron Historis tidak dimasukan sebagai hak suara/hak pilih dan ada beberapa hak pilih lainnya yang dicekal tidak bisa masuk ke persidangan.

Pemberitahuan kegiatan muskab tidak memenuhi ketentuan AD/ART Pasal 25 ayat 2 PB IPSI 2016. Panitia tidak memenuhi pasal tersebut mengenai waktu, tempat dan tidak ada bahan-bahan yang diberikan kepada peserta, bahkan sampai persidangan berlangsung juga tidak diberikan. “Ini mengindikasi adanya manipulasi dan kecurangan oleh panitia Muskab IV tidak berlaku adil,” beber Denis.

Pimpinan sidang juga, kata Denis, membiarkan Ketua IPSI KBB domisioner berbicara dalam sidang. “Sudah diprotes berkali-kali tapi sidang tetap dilanjutkan pembahasan,” katanya.

Indikasi kecurangan dalam muskab tersebut, Denis dan ketua paguron silat lainnya meminta IPSI Jawa Barat untuk menggelar muskab ulang, meminta caretaker untuk melaksanakan musyawarah luar biasa IPSI KBB.

Ketua Bidang I IPSI Jawa Barat, Agus Sihombing mengatakan, IPSI Jawa Barat sudah menerima surat aduan dari 11 paguron silat soal hasil Muskab IV IPSI KBB. “Sudah kami terima secepatnya kami akan rapat tentang Muskab KBB nanti hasilnya akan diberitahu,” katanya.

Seperti yang pernah diungkapkan Agus, kendati muskab sudah diputuskan Ketua Umum IPSI KBB terpilih, namun penilaian sah atau tidaknya ada di Jawa Barat. “Ya kalau cacat hukum Jawa Barat bisa mengeluarkan ketua caretaker untuk melaksanakan musda dan keputusan itu sementara diambil alih oleh Jawa Barat,” tuturnya.

Pengembailan langkah yang diambil Jawa Barat nanti dengan menunjuk caretaker apabila ditemukan pelanggaran hasil muskab.

“Akan saya laporkan ke Jawa Barat karena saya hadir langsung dalam muskab dan sudah memperingati kepada panitia, dan pimpinan sidang agar tidak melanggar AD/ART yang sudah ditetapkan khususnya penerimaan anggota baru dari perguruang maupun IPSI kecamatan,” tuturnya. ***NGAMPRAH– Polemik Muskab IV Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus meruncing.

Sebanyak 11 paguron silat kubu Calon Ketua Umum IPSI KBB, Ayi Mukti tak terima hasil muskab.

11 paguron yang tergabung dalam Forum Keluarga Besar Perguruan IPSI KBB, sepakat membubuhkan tanda tangan dan cap lembaga untuk melayangkan surat kepada Ketua Umum KONI KBB, Rian Firmansyah.

11 paguron itu adalah Merpati Putih Cabang KBB, Perguruan Pencak Silat Nasional, Perguruan Pencak Silat Sancang Kuning, Padepokan GP Si Macan Tutul Satria Jaya Waluya, Keluarga Silat Nasional Indonesia, Pasir Kujang, Gajah Putih Naga Paksi Pusaka, Kararangge, Makar Patali Wargi, Padjajaran Indonesia dan Satria Muda Indonesia KBB.

Ketua Merpati Putih Cabang KBB Deniswara mengatakan, surat dilayangkan sebagai bentuk protes hasil Muskab IV IPSI KBB yang tidak memenuhi rasa keadilan.

Yaitu, sebut Denis, terdapat pelanggaran status keanggotaan baru yang tidak sesuai dengan AD/ART Pasal 5 baik di IPSI kecamatan maupun di paguron.

“Maka kami sepakat meminta kepada IPSI Jawa Barat untuk tidak menerbitkan SK kepengurusan hasil Muskab IV,” kata Deni kepada redaksi, Senin (19/10/2020).

Pihak penyelenggara muskab juga, sebut Deni, tidak dapat menunjukkan berkas-berkas keanggotaan IPSI kecamatan dan perguruan baru yang akan mengikuti muskab.

“Keabsahan keanggotaan baru ada level tertinggi adalah muskab bukan ada di rapat pleno IPSI KBB,” katanya.

Denis juga menyebutkan, jika muskab seakan dipaksakan dengan tetap melanjutkan kendati ada protes dari peserta sidang soal laporan pertanggung jawaban Ketua IPSI KBB yang tidak disertai dengan hardcopy sebagai pegangan peserta sidang.

“Bahkan ada upaya penjegalan peserta muskab tidak boleh memasuki ruangan sidang padahal sudah tertera dalam surat undangan,” kata Denis.

Contohnya Perisai Diri sebagai Paguron Historis tidak dimasukan sebagai hak suara/hak pilih dan ada beberapa hak pilih lainnya yang dicekal tidak bisa masuk ke persidangan.

Pemberitahuan kegiatan muskab tidak memenuhi ketentuan AD/ART Pasal 25 ayat 2 PB IPSI 2016. Panitia tidak memenuhi pasal tersebut mengenai waktu, tempat dan tidak ada bahan-bahan yang diberikan kepada peserta, bahkan sampai persidangan berlangsung juga tidak diberikan. “Ini mengindikasi adanya manipulasi dan kecurangan oleh panitia Muskab IV tidak berlaku adil,” beber Denis.

Pimpinan sidang juga, kata Denis, membiarkan Ketua IPSI KBB domisioner berbicara dalam sidang. “Sudah diprotes berkali-kali tapi sidang tetap dilanjutkan pembahasan,” katanya.

Indikasi kecurangan dalam muskab tersebut, Denis dan ketua paguron silat lainnya meminta IPSI Jawa Barat untuk menggelar muskab ulang, meminta caretaker untuk melaksanakan musyawarah luar biasa IPSI KBB.

Ketua Bidang I IPSI Jawa Barat, Agus Sihombing mengatakan, IPSI Jawa Barat sudah menerima surat aduan dari 11 paguron silat soal hasil Muskab IV IPSI KBB. “Sudah kami terima secepatnya kami akan rapat tentang Muskab KBB nanti hasilnya akan diberitahu,” katanya.

Seperti yang pernah diungkapkan Agus, kendati muskab sudah diputuskan Ketua Umum IPSI KBB terpilih, namun penilaian sah atau tidaknya ada di Jawa Barat. “Ya kalau cacat hukum Jawa Barat bisa mengeluarkan ketua caretaker untuk melaksanakan musda dan keputusan itu sementara diambil alih oleh Jawa Barat,” tuturnya.

Pengembailan langkah yang diambil Jawa Barat nanti dengan menunjuk caretaker apabila ditemukan pelanggaran hasil muskab.

“Akan saya laporkan ke Jawa Barat karena saya hadir langsung dalam muskab dan sudah memperingati kepada panitia, dan pimpinan sidang agar tidak melanggar AD/ART yang sudah ditetapkan khususnya penerimaan anggota baru dari perguruang maupun IPSI kecamatan,” tuturnya. ***

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *