Artikel

Jaga Kondusivitas, Arsan Latif Harus Mampu Menjalin Komunikasi dengan Lembaga DPRD

Djamu Kertabydhi. Ft ist

Djamukertabudi

Pemerhati Pemerintahan & Politik UNUR

RAGAM DAERAH– Wajah Pemerintahan KBB tambah carut marut, kalau tidak bisa disebut bopeng.

Sumber kegaduhan yang terus berlanjut sampai saat ini adalah dengan viralnya surat pernyataan gabungan Fraksi DPRD KBB yang ditanda tangani 8 Ketua Fraksi yang ada di DPRD KBB yang isinya rekomendasi kepada PJ. Bupati Bandung untuk melakukan evaluasi terhadap salah seorang pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang dinilai indisipliner, dan sekaligus bernada ancaman kepada diri PJ. Bupati Arsan Latif.

Sehingga menimbulkan reaksi publik. Ada apa lagi ini ? Dalam  konstruksi pemerintahan Daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa  tidak ada ruang antara DPRD dan Kepala Daerah untuk saling menjatuhkan.

Kedua pihak merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Daerah sebagai mitra sejajar.  Dengan demikian, dengan sendirinya kedua pihak wajib menjaga sinergitas.

Kedudukan penjabat bupati bukankah jabatan politik, karena itu, yang diangkat sebagai penjabat kepala daerah atau dalam hal ini Penjabat  Bupati Bandung Barat adalah dari yang berlatarbelakang ASN yang memegang jabatan pimpinan tinggi pratama dimanapun mereka bertugas, dan pengangkatannya merupakan wewenang pemerintah pusat. Demikian pula halnya dalam aspek pertanggungjawaban, setiap tiga bulan sekali pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap kinerja  PJ. Bupati ini.

Sehingga tidak menutup kemungkinan apabila dinilai gagal dapat diberhentikan sebelum satu tahun masa jabatannya.

Sebenarnya yang dipersoalkan oleh Badan anggaran dewan  yang termasuk di dalamnya para ketua fraksi sebagai anggotanya adalah tindakan indisipliner yang dilakukan oleh salah seorang pimpinan OPD yang sekaligus sebagai anggota TAPD yang dipimpin sekda, yang tidak hadir tiga kali berturut-turut tidak memenuhi undangan Badan Anggaran DPRD  KBB dalam pembahasan anggaran.

Namun uniknya yang menjadi sasaran selanjutnya mengarah ke PJ. Bupati. Perlu dicatat dalam alam pikiran kita, kedudukan fraksi dalam lembaga DPRD merupakan pengelompokan anggota DPRD yang terdiri atas kekuatan sosial politik sebagai representatif masyarakat.

Meskipun tidak termasuk alat kelengkapan dewan, namun memegang peranan penting dan strategis dalam proses pembahasan rencana kebijakan daerah, termasuk di dalamnya  rencana kebijakan anggaran daerah.

Fraksi berhak menyampaikan tanggapan, kritik, dan masukan terhadap rencana kebijakan daerah, dan sekaligus diakhir pembahasan dapat menyampaikan pernyataan sikap apakah mendukung dan menyetujui rencana kebijakan ini ditetapkan menjadi Perda, atau sebaliknya, menolaknya.

Sikap politik fraksi ini sebagai dasar DPRD dalam proses pengambilan keputusan. Mekanisme proses pengambilan keputusan di intern dewan ini sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD.

Maka dari itu, seyogyanya manakala ada temuan saat pembahasan draft KUA & PPAS antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD KBB 2024, fraksi-frsksi dapat menuangkan temuan ini sebagai bagian dari materi pemandangan umum fraksi sebagai rekomendasi kepada PJ. Bupati dalam forum rapat paripurna DPRD.

Secara teknis, bisa masing-masing fraksi atau melalui gabungan fraksi atau barangkali setidaknya saat pembahasan berlangsung saat ini, badan anggaran dapat menyampaikan nota kepada pimpinan dewan untuk disampaikan kepada PJ. Bupati agar dapat memberi teguran dan memerintahkan pejabat yang bersangkutan hadir dalam pembahasan lebih lanjut.

Cara inilah  secara prosedural sesuai dengan TATIB dewan sehingga dapat dikatakan bahwa surat pernyataan gabungan fraksi yang diumbar di media secara viral yang membuat reaksi publik merupakan tindakan di luar koridor ketentuan sebagaimana diatur berdasarkan peraturan DPRD KBB tentang Tata Tertib DPRD.

Di samping itu, seyogyanya PJ. Bupati Arsan Latif harus mampu menjalin komunikasi dengan lembaga DPRD sebagai mitra sejajar untuk menjaga kondusivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam arti lain, tidak memberi kesan memposisikan diri sebagai “orang pusat”. ***

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top