Jangan Ada Permainan Zonasi Sekolah..!

 

 

 

PADALARANG- Kekecewaan terpancar dari raut wajah orangtua murid yang hendak menyekolahkan anaknya ke SMAN 1 Padalarang. Intan LN, 38, warga Perumahan Padalarang Indah (PPI) Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) orangtua murid itu.

Intan tengah gelisah anak kesayangnya itu bisa diterima atau tidak di sekolah favorit di KBB tersebut. Penerapan aturan zonasi (jarak) sekolah seakan membelenggu orangtua murid. “Saya enggak tahu keterima atau tidak anak saya, karena sistem zonasi itu saya bingung,” kata Intan ditemui di Padalarang, Minggu (8/7/2018).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan zonasi menjadi kriteria utama dalam¬†PPDB¬†(Penerimaan Peserta Didik Baru) untuk tingkat Sekolah Menengah Atas atau SMA sederajat. Zonasi atau jarak rumah dengan sekolah, menjadi pertimbangan calon siswa untuk diterima. “PPDB saat ini berdasarkan sistem zonasi, maka kriterianya berdasarkan zonasi dan bukan lagi hasil Ujian Nasional (UN),” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Hamid Muhammad di Jakarta belum lama ini.

Hamid menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB disebutkan yang menjadi kriteria utama dalam penerimaan siswa baru, yakni jarak sesuai dengan ketentuan zonasi. “Itu (jarak) yang diutamakan, kedua baru faktor lainnya, seperti umur,” katanya.

Deklarator KBB, Asep Suhardi memandang, mesti ada keterbukaan dari pihak sekolah soal penerapan sistem zonasi itu. “Panitia harus teranparan dalam penerapan zonasi. Jangan sampai ada celah pihak yang dirugikan apapun alasannya pragmatisme pasti ada,” kata Ado–sapaan akrabnya.

Sekretaris Komite Sekolah SMAN 2 Padalarang ini meminta masyarakat harus ikut memantau soal sistem zonasi ini. “Tidak dipungkuri zonasi yang jauh bisa keterima, kalau ada segera laporkan kepada pihak berwenang bila perlu ke kepolisian,” tuturnya.

Sistem zonasi ini pun Ado menyarankan menjadi bahan evaluasi Gubernur Jawa Barat terpilih Ridwan Kamil ke depannnya.

“Untuk menilai kualitas dan kejujuran di Jawa Barat terutama di KBB yang kerap menyisakan masalah setiap PPDB,” tandasnya. (wie)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *