Jangan Biarkan TKK Galau, Komisi IV Minta Tes P3K Digelar Pemda Tiap Tahun

NGAMPRAH– Tak mau ribuan tenaga kerja kontrak (TKK) di lingkungan guru dan Pemda KBB dirundung harapan terlalu lama, Komisi IV DPRD KBB mendesak Pemda Bandung Barat untuk melakukan tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) setiap tahun. Hal tersebut agar beban APBD tidak terlalu besar untuk melakukan pengajian.

“Opsi Kemenpan RB kan dua. Tes ASN atau PK3K,” ujar Ketua Komisi IV DPRD KBB, Bagja Setiawan menjawab status TKK guru dan pegawai di Lingkungan Pemda KBB, Kamis (30/7/2020).

Bagja mengatakan, pertimbangan itu juga mengingat jeda waktu pengangkatan P3K hingga 2023. “Saya mendorong pemda melakukan seleksi P3K secara bertahap sehingga beban APBD-nya tidak langsung besar tapi bertahap setiap tahun sampai 2023 diangkat menjadi P3K,” katanya.

Ditanya apakah bupati bisa mengeluarkan SK untuk guru honor seperti yang sudah dilakukan Gubernur Jawa Barat? Bagja menuturkan, masalah itu terbentur dengan Peraturan Pemerintahan (PP) No 48 Tahun 2005 yang melarang pengangkatan kembali tenaga honor di lingkungan pemerintah daerah.

“Kalau mengacu PP tersebut kepala daerah tidak berani mengangkat tenaga honor diperkejakan di lingkungan pemerintah daerah termasuk guru, sehingga untuk mengisi guru honor di tiap sekolah melalui SK kepala sekolah yang sumberdananya untuk membayar honorer dari biaya oprasional sekokah,” sebutnya.

Bagja pun menyarakan, pemerintah daerah memiliki skema khusus untuk mengisi kekosongan guru. “Harus jelas langkah taktisnya, ada solusi dan saya sangat mengapresiasi gubernur melakukan langkah taktis itu,” ungkapnya.

Jika bupati dipaksakan mengeluarakan SK untuk guru honor, kata Bagja, dikhawatirkan akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena berbenturan dengan PP 48 Tahun 2005.

Sementara itu, Bupati Bandung Barat diminta dapat menetapkan pengangkatan melalui SK Bupati untuk guru non PNS SD & SMP melalui penjaringan seleksi tahap pertama.

Seperti diketahui, sebanyak 1.461 guru honor SMA/SMK/SLB se Jawa Barat, menerima SK pengangkatan sebagai guru Non PNS dari Gubernur Jawa Barat.

“Peristiwa ini merupakan yang pertama di propinsi di Indonesia, yang dihasilkan dari proses penjaringan seleksi tahap pertama,” ujar Pakar Pemerintahan Universitas Nurtanio (Unur), Djamu Kertabudhi, Kamis (30/7/2020).

Di samping mendapat penghasilan sebagai guru honor dari gubernur melalui APBD, juga mendapat tunjangan profesi guru sebesar Rp 1,5 juta rupiah per-bulannya dari Pemerintah melalui APBN. ***

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *