Jubir NU Pasti Sebut Pelaporan Cawabup Usman Berbau Politik

Jubir Paslon Cabup/Cawabup Bandung Nomor 01, Kurnia Agustina-Usman Sayogi (NU Pasti Sabilulungan), Dadang Rusdiana. ft internet

SOREANG— Tak mau jagonya disudutkan detik-detik pencoblosan 9 Desember, juru bicara (Jubir) Paslon Cabup/Cawabup Bandung Nomor 01, Kurnia Agustina-Usman Sayogi (NU Pasti Sabilulungan), Dadang Rusdiana angkat bicara.

Kang Darus–sapaan akrabnya, menanggapi terkait pelaporan Usman Sayogo oleh pihak CV Global Magnet Advertising ke Mapolda Jabar.


Darus menegaskan, pelaporan cawabup Usman Sayogi oleh CV Global Magnet Advertising itu salah kaprah dan bernuansa politik. Hal itu menandakan ketidak pahaman apa yang menjadi tugas pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP.

“Jadi sekali lagi perlu ditegaskan yang dianggap masalah oleh CV global Magnet advertising itu posisi Pa Usman sebagai Kasatpol PP yang memang harus bertindak tegas, bukan sebagai cawabup,” katanya kepada wartawan, Rabu (2/12/2020).

Menurutnya, langkah pelaporan tersebut merupakan bukti rasa ketakutan dari salah satu paslon berusaha memprovokasi sana sini.

“Kita santuy saja karena hal itu tidak ada sangkutannya dengan paslon NU pasti. Justru saya kasihan kok di minggu minggu akhir tahapan kampanye ada laporan-laporan salah kaprah seperti itu. Kasihan mereka yang takut kalah sampai kalap mata provokasi sana sini,” kata Darus.

Darus menjelaskan, Satpol PP sebagai penegak hukum daerah. Oleh karena itu, ketika ada perusahaan yang melanggar aturan daerah akan melakukan penindakan sesuai atauran yang berlaku.

“Saat itu, Sebagai Satpol PP sebagai penegak perda. Ya pasti lah akan menertibkan papan reklame yang tidak jelas perizinanannya, atau misalnya diragukan keabsahan izinnya,” jelasnya.

Sebagai penegak perda, kata Darus, Usman Sayogi saat menjadi Kasatpol PP secara tegas menegakkan aturan kepada pihak yang diduga melanggar aturan yang berlaku di daerah Kabupaten Bandung. Hal itu, merupakan prestasi karena melaksanakan tufoksi.

“Adanya laporan kasus penegakan perda oleh oknum pengusaha, ya bagus saja. Biar semua orang tau bahwa ketika jadi kasatpol PP, pak Usman itu sudah berani tegas dengan para pelanggar. Ini pemimpin yang kita cari,” tuturnya.

Mantan Anggota DPR RI ini menambahkan, demi kepastian dan penegakan hukum daerah sebagai Kasatpol PP pada waktu itu tidak boleh pandang bulu. Sehingga, Satpol PP dengan tegas dan babad habis orang atau institusi yg melanggar. ” Sebagai penegak perda memang harus begitu, masa harus kompromi dengan para pelanggar? Tidak ada itu,” tegasnya.

Dengan adanya pelaporan tersebut, lanjut Darus menjadi point positif bagi masyarakat. Karena sebagai pelaksana pengamanan perda, memang harus bertidak tegas tanpa pandang bulu.

“ini point positif, karena itu menandakan pa usman pemimpin yang tegas tanpa kompromi kalau ada perusahaan yang melanggar aturan. Sehingga, saat memimpin nanti beliau akan tegas dalam mengambil keputusan kalau ditemukan pelanggaran,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, perusahaan yang bergerak di bidang periklanan, CV Global Magnet Advertising mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat, Selasa (1/12/20).

Kedatangan pihak perusahaan yang didampingi kuasa hukum dalam rangka mempertanyakan progres penyidikan kasus perusakan papan reklame/billboard milik CV Global Magnet Advertising.

Kasus ini menjerat mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Usman Sayogi. Reklame milik perusahaan tersebut diturunkan secara paksa oleh petugas Satpol PP Kabupaten Bandung.

“Jadi, kasusnya terjadi pada 2017. Saat itu reklame milik kami ditebang begitu saja tanpa ada pemberitahuan apapun,” jelas Wakil Direktur CV Global Magnet Advertising Kiki Ratama, saat ditemui di Markas Polda Jabar.

Padahal, tukas Kiki, pihak perusahaan tetap membayar pajak, bahkan telah miliki izin dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung, serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung. Izin dari Dispora Kabupaten Bandung lantaran papan reklame tersebut berada di area Stadion Si Jalak Harupat.

“Kami tidak tahu masalahnya apa hingga reklame kami diturunkan. Sedangkan izin dari pemilik lahan, dalam hal ini Dispora, juga kami miliki, dan sudah berjalan setengah tahun,” kata dia.

Karena hal ini, manajemen perusahaan melakukan laporan ke polisi terkait aksi penurunan reklame oleh Satpol PP Kabupaten Bandung. Pihaknya pun merasa dirugikan oleh tindakan yang dilakukan Satpol PP tersebut, mengingat izin untuk pemasangan iklan sudah dikantongi.

“Kami juga sempat bingung karena barang bukti penebangan billboard tersebut tidak ada. Ternyata setelah diselidiki barang-barang tersebut telah dijual, menghilangkan barang bukti, berarti itu kan tindak pidana. Menurut para penyidik barang-barang itu dijual ke Padalarang, bahkan penyidik sudah konfirmasi ke lokasi,” paparnya. **

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *