Kabupaten Bandung Terlambat Berlakukan NTPD

SOREANG– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akhirnya memberlakukan Nomor Transaksi Pendapatan Daerah ( NTPD). Padahal daerah lainnya sudah menggunakannya sejak lama. Untuk itu mulai April 2020 wajib pajak di kabupaten Bandung yang akan melakukan transaksi peralihan tanah dan bangunan wajib untuk mengajukan NTPD ke Bapenda.

”Kita sebenarnya terlambat pelaksanaannya dibanding dengan daerah lainnya di jawa Barat, karena badan untuk mengelolanya baru dibentuk,” kata Kepala Bapenda Kab. Bandung H. Usman Sayogi, M.Si didampingi Kabid Pajak Pendapatan 2 ( PBB) Kankan Taufik Barnawan S. IP di Kantor Bapenda Soreang, Kamis (16/4/2020).

Menurut Yogi, hal ini wajib dilaksanakan sebagai intruksi KPK. Bapenda harus ada Kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga dengan adanya koneksitas tersebut antar kedua lembaga diharapkan dapat mendeteksi keakuratan pembayaran pajak BPHTB.

”Kalau cap sama tandatangan bisa dipalsukan dilembaran BPHTB tapi dengan system yang dibangun ini tidak lagi terjadi karena sudah online antara Bank, Bapenda dan BPN,” terangnya.

Dengan dilaksanaknnya penerapan NTPD nantinya wajib pajak tidak perlu memakai lembaran BPHTB untuk pembayaran Setor ke Bank, karena silahkan wajib pajak sendiri yang menginput dan menghitung lalu dikirim ke Bapenda untuk verifikasi setelah dinyatakan lolos bisa langsung setor ke bank jabar.

Pelaksanaan sistem ini berdasarkan hasil rapat bersama korsupgah KPK wilayah Jawa Barat dengan para kepala Bapenda yang menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

  1. Pengurusan BPHTB harus secara sistem informasi yang terhubung (host to host) antara Kantor Bapenda dengan Kantor Pertanahan Provinsi Jawa Barat.
  2. Berdasar hasil evaluasi bahwa pelaksanaannya paling lambat 31 Maret 2020.
  3. Mengingat syarat untuk host to host diperllukan penyesuaian – penyesuaian antara aplikasi masing-masing.
  4. Hasil pembahasan teknis telah dikeluarkan berupa Panduan Integrasi Aplikasi (PIA) yang dikeluarkan dari Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementrian Agraria BPN.
  5. Dalam panduan tersebut dimintakan aplikasi BPHTB mengeluarkan NTPD (Nomor Transaksi Pendapatan Daerah) dan NOP (Nomor Objek Pajak) sebagai sarana untuk mengakses APlikasi BPHTB.
  6. Mengingat NTPD oleh aplikasi sebelumnya belum ada maka Aplikasi BPHTB dilakukan penyempurnaan untuk memenuhi keperluan integrasi dimaksud.

Perlu diinformasikan bahwa NTPD sekarang sudah bisa dikeluarkan secara sistem dan proses pelayanan BPHTB seperti biasa tidak mengalami perubahan. Sementara ini penginputan data ke sistem dilakukan oleh petugas pelayanan, namun kedepan akan disosialisasikan dapat diinput secara mandiri oleh Wajib Pajak (online).

Dalam hasil rapat juga tercantum permohon maaf karena belum dapat melakukan sosialisasi dalam situasi dan kondisi saat ini (Wabah Covid-19). Kami juga memohon maaf kepada masyarakat apabila dalam pelaksanaan host to host ini terjadi hambatan, karena petugas kami pun sedang dalam penyesuaian terhadap sistem ini.

Menanggapi keluhan wajib pajak yang telah transaksi bulan akhir Pebruari dan awal Maret tidak dapat diproses karena terkendala soal NTPD, Kankan mengakui karena intruksi KPK tadi untuk akhir Maret ini sistem online harus dilaksanakan, sementara sosialisasi dengan wajib pajak dan PPAT belum dilaksanakan, karena dituasi pandemic Covid-19. Sehingga berkas yang sudah masuk ke BPN harus diinput untuk memperoleh NTPD. Dan ini sedang kita kerjakan sehingga dapat diterima kembali oleh BPN. (***)

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *