Kades Studi Banding ke Bali, Jangan Suudzon Dulu

SOREANG– Sorotan demikian tajam dari berbagai pihak termasuk Anggota DPRD Kab. Bandung terhadap studi banding 26 kepala desa ke Bali.

Memang dalam kondisi pandemi Covid 19 ini semua pihak lebih sensitif bahkan bereaksi keras terhadap realisasi program kegiatan pemda yang dinilai tidak tepat dilakukan dalam kondisi saat ini.

Artinya harus dilakukan secara selektif dan mengedepankan asas kepatutan dan kearifan.

Terlebih di Kab. Bandung yang sedang menjalani perhelatan pilkada 9 Desember 2020. Sehingga langsung atau tidak langsung senanatiasa diasumsikan berkaitan dengan hal ini.

Namun sebelum menilai jauh tentang hal ini, seyogyanya harus tahu apa yang melatar belakangi program studi banding ke Bali ini.

Pengamat & Mantan Praktisi Pemerintahan Djamu Kertabudhi mengatakan, hal ini berkait dengan Permendesa No 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (IDM).

Dimana status kemajuan dan kemandirian desa diarahkan, dibina, dan dikembangan menjadi desa mandiri.

“Menurut RPJMD 2016-2021 Kab. Bandung selama lima tahun berjalan mentargetkan 65 desa mandiri dari sejumlah 270 desa. Ternyata saat ini telah melebihi target yang ditentukan. Yaitu tahun 2019 26 desa dan tahun 2020 56 desa sehingga menjadi 82 desa mandiri,” kata Djamu, Rabu (28/10/2020).

Dengan demikian, kata Djamu, dalam APBD 2020 telah dianggarkan pemberian penghargaan kepada 26 desa berprestasi yang berhasil meraih status desa mandiri tahun 2019.

Adapun bagi 56 Desa yang meraih status desa mandiri tahun 2020, sudah barang tentu akan dianggarkan pada tahun 2021.

Salah satu bentuk penghargaan terhadap 26 desa ini adalah studi Bandung ke Kab. Badung Bali, dikarenakan secara Nasional semua desa di Kab. Badung Bali sebagai percontohan desa mandiri.

“Saya sangat sependapat bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini menjadi pertimbangan utama dalam merealisikan program kegiatan pemerintah,” kata Djamu.

Namun bukan berarti lantas program menjadi stagnan. Pemerintah dalam menghadapi pandemi corona ini mengambil kebijakan cukup longgar dibanding sebelumnya karena pertimbangan ekonomi, yaitu yang dikenal dengan Adaptasi Keadaan Baru (AKB).***

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *