Kadis DPPKAD KBB Asep Sodikin
PADALARANG-Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, (DPPKAD), Asep Sodikin meminta, penundaan pembangunan gedung DPRD KBB di tahun ini jangan dibesar-besarkan.
“Gak usah jadi permasalahan, itulah demokrasi ketika Hanura tidak setuju tapi yang lain setuju,” ujarnya ditemui disela pembahasan anggaran Hotel Permata Bandung, Kamis (16/11/2017).
Asep mengatakan, tentunya pembangunan gedung dewan bukan lantaran terganjal oleh aturan tetapi tidak adanya alokasi anggaran APBD perubahan 2017 di Pemprov Jabar. “Kalau pun Pak Gubernur tidak jadi, karena memang kita tidak dapat anggaran diperubahan (APBD Provinsi Jawa Barat, red),” kata Asep.
Masalah itu, lanjut Asep, disampaikan gubernur dengan alasan keterbatasan anggaran. “Uangnya sedikit tapi kebutuhannya banyak karena ketarik untuk penyelesaian Bandara Internasional Kertajati Jawa Barat, jadi kita tidak kebagian,” tuturnya.
Asep pun mengelak penundaan sementara pembangunan gedung dewan lantaran terganjal oleh aturan. “Pak Gubernur tidak menyinggung aturan itu,” tegasnya.
Rencana pembangunan kembali gedung dewan, Pemkab Bandung Barat masih mengharapkan bantuan dari Pemprov Jabar. “Kita upaya lagi ke Pemprov Jabar supaya bisa masuk dipembahasan APBD murni 2018,” ungkapnya.
Asep mengakui, APBD KBB tidak akan mampu untuk mendanai pembangunan gedung dewan yang dianggarkan Rp 150 miliar. “Dana yang disiapkan dari kita sekitar Rp 17 miliar untuk pembangunan fisik, ya dalam rangka sering nanti KBB berapa dari Pemrov Jabar berapa,” ungkapnya.
Tentunya, pengajuan anggaran ke Pemprov Jabar belum tentu dikabulkan di anggaran APBD murni. “Tapi kalo memang tidak diturun lagi, kita kerjakan apanya dulu lah itu nanti teknis,” sebut Asep.
Pihaknya menginginkan pembangunan gedung dewan bisa dilakukan di 2018 nanti. “Tahun jamak 2017-2018 tapi karena di provinsinya tidak turun pelelangan jadi batal,” tandasnya. (wie)
