PADALARANG– Komisi III DPRD KBB memanggil pihak Unit Lelang Pengadaan (ULP) Pemkab Bandung Barat di Kantor DPRD KBB, Senin (6/4/2020). Pemanggilan terkait ada desakan dari element masyarakat, terkait persiapan sejumlah lelang infrastruktur di KBB yang nilainya ratusan juta rupiah.

“Ia pihak ULP (Unit Layanan Pengadaan) baru evaluasi adminitrasi saja belum masuk tahapan teknis,” ujar Anggota Komisi III DPRD KBB, Hilman kepada redaksi.

Kendati begitu, kata Hilman, pihaknya mendorong agar pelaksanaan lelang lebih transparan yang bertujuan KBB terbebas dari praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). “Kami komisi III mendorong sesuai aturan saja jangan macem-macem apalagi dibarengi oleh pihak-pihak berkepentingan,” ungkapnya.

Sekretaris Komisi III, Piter Juandys mengapresiasi, pihak ULP mau datang memenuhi panggilan Komisi III kendanti diminta secara telekonfrance. “Kita apresiasi itu Kabag ULP dan baberapa stafnya mau datang,” sebut Piter.

Piter menjelaskan, pihak ULP hanya baru melakukan pelelang untuk bantuan gubernur untuk pelebaran Jalan Saguling Rp 105 miliar, Selacau, Cililin. “Kabar di ULP baru tiga PT yang ikut pelalangan dan kaget ketika dipanggil oleh kami,” kata Piter. Sementara pinjaman dari PT SMI belum dilakukan pelelangan. “Pihak ULP juga minta bantuan hukum kepada Kejaksaan agar proses lelang bisa dilakukan sesui mekanisme,” sebutnya.

Soal itu, sebut Piter, pihaknya meminta kepada ULP agar proses lelang sesuai dengan prosedur. “Kalau ada temuan kami akan tindak secara tegas,” pungkasnya.

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Bandung Barat diminta mengawasi proses lelang proyek pembangunan infrastruktur jalan senilai Rp285,5 miliar. Hal ini bertujuan agar anggaran yang berasal dari utang Pemkab dari PT Sarana Multi Insfrastruktur (SMI) Persero itu tepat sasaran, pengerjaannya benar, dan tidak terjadi kebocoran anggaran alias korupsi. (wie)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove
Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *