NGAMPRAH–Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Wendi Sukmawijaya mengatakan, kasus perekrutan besar-besar Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkungan Pemda KBB bakal jadi “ledakan” dahsyat bom waktu.

Menurutnya, kasus itu akan terus dikembangkan oleh aparat penegak hukum buntut operasi tangkap tangan (OTT) tim Saber Pungli Polda Jabar. Beberapa waktu lalu, tim saber pungli berhasil meringkus pejabat dan perantara kasus jual beli TKK di lingkungan Pemda KBB. “Tapi di KBB aneh masih ada yang berani dalam pengangkatan TKK yang sudah tidak diperbolehkan,” kata Wendi, Kamis (19/12/2019).

Politisi PKB ini mengatakan, sangat jelas pengangkatan TKK di lingkungan Pemkab Bandung Barat sudah tidak diperbolehkan lagi. Itu, berdasarkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Peraturan pemerintah tersebut mestinya dilaksanakan, dan tidak ada lagi perekrutan TKK. Nah celah adanya kekurangan pegawai yang berada di lingkungan Pemerintah KBB bisa menjadi bom waktu yang bermula dari perekrutan TKK oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait,” ungkapnya.

Harusnya, sambung Wendi, ada kebijakan dan pengendalian yang jelas serta nyata dari setiap OPD terkait polemik TKK ini. “Karena akan menimbulkan kerugian. Baik untuk pemerintah dalam menjalankan tupoksinya maupun bagi kenyamanan pelayanan publik setiap harinya yang ujungnya pembengkakan anggaran tak jelas dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” sebutnya.

Berbagai perhitungan yang menjadi acuan di setiap OPD, sebut Wendi, harus diawasi terus langkahnya. Apakah sudah sesuai dalam pengelolaannya atau ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari permasalahan TKK ini. “ke depan harus dilakukan langkah tegas dan kongkret terkait kegaduhan yang terjadi, harus kita sisir berapa TKK yang bekerja optimal dan valid dalam menutupi kebutuhan ideal dari kepegawaian di setiap OPD,” tegasnya.

Menurut Wendi, jangan sampai Pemkab Bandung Barat ini jalan di tempat. “Tentunya kesempatan bagi yang memanfaatkan dalam perjanjian kontrak, pengangkatan dan pemberhentian yang menjadi tanggung jawab OPD termasuk juga dalam kasus yang menjadi ‘viral kemarin,” tandasnya. (wie)

Editor M Bowie

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *