NGAMPRAH- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) tengah dilanda kegembiraan karena hasil evaluasi Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, KBB dinyatakan sebagai daerah pemekaran yang memperoleh nilai tertinggi sebagai daerah otonom.
“Alhamdulillah kita bersyukur. Penilaian ini juga bisa diraih, karena berkat peran legislatif dan masyarakat juga,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) KBB Maman S Sunjaya, melalui telepon selulernya, Kamis (20/9/2017).
Hal itu dikatakan Maman, menanggapi hasil evaluasi Kemendagri terhadap 57 daerah otonom, pembentukan antara 2007-2009, KBB dengan skor 3.2589. Kemudian Toraja Utara (3.0728), Tangerang Selatan (3.0338) dan Kota Sungai Penuh (3.0242). Score tertinggi buat daerah pemekaran dari Kabupaten Bandung tersebut sambung Maman, bisa diartikan jika KBB termasuk berhasil.
Dikatakan Maman, evaluasi yang dilakukan Kemendagri itu berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan KBB selama ini. Kemungkinan juga dari Dirjen Otda sendiri, melakukan cross cek ke lapangan, sehingga Kemendagri mengambil kesimpulan bahwa KBB memperoleh score tertinggi.
Sedangkan penunjang evaluasi tersebut bisa ditinjau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta percepatan-percepatan laporan yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban ke pemerintah pusat atau propinsi. “Saat KBB berdiri, PAD (Pendapatan Asli Daerah)-nya tidak leih dari Rp40 juta. Sekarang PAD kita sudah Rp350 juta,” terangnya.
Ia juga menyatakan, bahwa berdiri dan berkembangnya sebuah daerrah otonom tidak hanya mengandalkan peran pemerintahan saja. Peran masyarakat juga cukup dominan untuk mendorong akselarasi pembangunan. “Kita tahu persis pemekaran itu, asal keinginan masyarakat. Dan tentunya masyarakat sangat mendukung program pemerintahan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” ucapnya. (nie)
