PADALARANG–Forum Peduli Bandung Utara (Forbat) menumpahkan kekesalannya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daera (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB). Pada saat Forbat melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD, Senin (21/3/2022), hanya diterima Sundaya, Ketua Fraksi Gerindra saja.
“Kita ke pimpinan dewan (kirim surat) dan kita dihadirkan Pak Sundaya. Ternyata cuma Pak Sundaya yang hadir. Pimpinan dewan lagi seolah-olah lepas tanggung jawab,” ungkap Ketua Forbat, Suherman, usai audensi dengan Sundaya di ruang rapat dewan KBB, Jalan Padalarang.
Seperti diberitakan sebelumnya, Forbat melakukan aksi unjuk rasa ke dewan untuk mempertanyakan statement Ketua Fraksi Gerindra di media yang menyoroti kebijakan era kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan.
Suherman berharap, pada kesempatan tersebut mendapatkan penjelasan versi pimpinan atau anggota dewan lainnya. Namun sayang, pada saat Sundaya memberikan kesempatan atas hujan pertanyaan dari Forbat, hanya seorang diri.
“Ini kan lembaga (dewan) ya, bukan head to head antara Forbat dengan Pak Sundaya. Tapi kenapa hanya Pak Sundaya saja yang menerimanya,” sindirnya.
Meski demikian, ia menghargai sikap yang ditunjukan Sundaya dengan terbuka menerima Forbat dan mau menjelaskan statement di media yang sempat membuat gaduh.
Ia berharap ke depannya, tidak ada lagi kegaduhan serupa yang malah membuat suasana KBB tidak nyaman. Apabila ada persoalan diantara keduanya, lebih baik jangan dilontarkan ke publik yang bisa menimbulkan interpretasi lain.
“DPRD kan bukan LSM. Mereka kan lembaga, ya kalau ada persoalan undang dulu eksekutifnya. Apabila menyangkut kepentingan masyarakat, ya godog dulu antara eksekutif dan legislatif,” ucap Suherman.
Sebelumnya, di media muncul statement Sundaya yang menyoroti kebijakan Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan yang cukup menohok tentang pembangunan Alun-alum Cililin dan drainase Lembang.
Statement Sundaya dibalas dengan nada serupa oleh Hengky Kurniawan di media yang mengatakan jika pembangunan alun-alun Cililin sudah sesuai dengan mekanisme. Dan disepakati antara eksekutif dan legislatif, sesuai dengan RPJMD.
Hengky juga sempat melontarkan kalimat cukup menohok tentang pernyataan Sundaya, yang pernah menggulirkan hak interpelasi dewan.
“Coba jelaskan ke masyarakat kenapa hak interpelasi dewan tidak jadi. Untuk pembangunan Cililin dan Lembang itu sudah sesuai dengan RPJMD, urgen harus dibangun juga,” ucapnya.
FORBAT Grudug Dewan
Forum Peduli Bandung Utara (Forbat) menggeruduk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) di Jalan Raya Padalarang, Senin (21/3/2022).
Mereka meminta klarifikasi terkait statement anggota DPRD KBB, Sundaya yang menyebut ada mall administrasi anggaran di era kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan.
“Kita ingin mengklarifikasi kebenaran (statement) yang diutarakan oleh Pak Sundaya tentang statement beliau di salah satu media, bahwa terjadi mall praktek APBD,” ujarnya pada wartawan usai audensi dengan Sundaya di dewan KBB.
Pihaknya mendapat penjelasan secara rinci tentang statement Sundaya, langsung dari yang bersangkutan. Namun penjelasan dari Sundaya tersebut baru keterangan sebelah pihak.
Forbat memastikan untuk melakukan hal yang sama pada Hengky Kurniawan dalam waktu dekat. “Kita akan mendatangi Pemkab Bandung Barat karena kita ingin suatu kejelasan jawaban langsung dari plt (Hengky Kurniawan),” tegasnya.
Apabila kemudian ditemukan adanya mall administrasi seperti yang diutarakan Sundaya, maka pihaknya akan melaporkan pemerintah KBB pada aparat hukum.
Begitu juga apabila statement Sundaya tidak bisa dipertanggungjawabkan, Forbat tidak segan-segan melaporkannya ke dewan kehormatan.
“Karena ini sudah di arena publik, kan bagian pencemaran nama baik dan bisa kena Undang-undang ITE, ya kita akan laporkan,” tegasnya.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD KBB, Sundaya mengungkapkan kekesalannya tentang anggaran buat masyarakat miskin (maskin) pada APBD KBB pada tahun 2022, yang tercover hanya sebesar Rp8 miliar, dari total pengajuan semula Rp17,5 miliar.
Padahal anggaran tersebut, menurutnya sudah tercantum di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Anggaran tersebut dialokasikan untuk biaya pengobatan maskin sebesar Rp10 milliar, Jampersal Rp5 miliar dan Jampersal abnormal Rp2,5 milliar.
Justru anggaran buat pembangunan Litle Madinah di alun-alun Cililin, yang menelan anggaran Rp16 miliar serta pembangunan drainase di Lembang, malah diprioritaskan.
“Realisasi anggaran maskin jadi Rp8 milliar tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Eh, pembangunan alun-alun Cililin dan Lembang, malah didahulukan. Ini yang wajib jadi sunat, yang sunat jadi wajib,” bebernya.
Seharusnya, untuk realiasasi program pembangunan berdasarkan pertimbangan urgensi dan melihat postur anggaran saat ini.
Kata Sundaya, bisa saja pembangunan Alun-alun Cililin dan Lembang dilaksanakan pada triwulan berikutnya. Jangan dipaksakan pada triwulan pertama dengan postur anggaran KBB saat ini yang masih terbatas.
“Menurut hemat saya pembangunan Cililin, sunah. Kenapa harus mengutamakan yang sunah. Dan ingat, perlu juga diperhatikan postur anggaran kita. Katanya sampai sekarang kas budget KBB, hanya Rp59 milliar,” ucap politisi dari Partai Gerindra ini.
Selain itu, ia juga mengkhawatirkan anggaran pembangunan alun-alun Cililin, tidak bisa tercover seluruhnya oleh APBD KBB. Wacana bakal dapat dana pendampingan dari APBD Propinsi Jawa Barat (Jabar) belum pasti juga.
“Saya takutnya seperti pembangunan gedung dewan, yang semula digadang-gadang bakal dapat dana pendampingan dari provinsi Jabar. Nyatanya tidak ada,” ungkap Sundaya. ***
adi
14 April 2022 - 00:07 at 00:07
duh forbat wae sbg Forum/ormas besar tidak diterima dgn maksimal apalagi saya hanya warga biasa, mudah2an keluhan kami melalui surat kpd DPRD KBB bisa ditanggapi, Bissmillah..