RAGAM DAERAH–Dorongan Tidar Bandung Barat agar masyarakat perbatasan bergabung ke Kota Cimahi, ini mencerminkan adanya ketidakpuasan terhadap pelayanan di Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Aspirasi seperti ini perlu dikaji lebih dalam, baik dari sisi kebutuhan masyarakat maupun dampaknya terhadap pemerintahan daerah.
“Jika memang ada keinginan kuat dari warga, Pemerintah KBB harus melihat ini sebagai evaluasi untuk meningkatkan pelayanan publik, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan,” ujar Ketua BM PAN KBB, Moh Yuziandi S.Pd.I,.M.Pd, Selasa 11 Maret 2025.
Sebaliknya, proses perubahan batas wilayah bukan hal sederhana karena harus melalui kajian administratif, hukum, dan politik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat. “Daripada hanya fokus pada isu pemekaran atau penggabungan, lebih baik jika semua pihak—baik pemerintah KBB maupun masyarakat—bekerja sama mencari solusi agar layanan publik lebih optimal tanpa harus mengubah batas administrasi,” pungkasnya. ***
