Ketua KPK: “Sprinfik Bocor Bukan Urusan Saya”

Ketua KPK Firli Bahuri. ft internet

NGAMPRAH– Ketua KPK Firli Bahuri mengaku tidak tahu soal sprindik penyidikan terhadap Andri Wibawa yang bocor ke publik. Ia justru balik bertanya tentang siapa petugas KPK yang memeriksanya.

Sebelumnya, sprindik itu menyebar luar lewat media sosial. “Sprinfik bocor bukan urusan saya. Yang meriksanya siapa,” ungkap Firli usai menghadiri Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Provinsi Jawa Barat, di Mason Pine, Padalarang, Selasa (16/3/2021).

Diketahui, Sprindik itu ditandatangani langsung oleh Direktur Penyidikan KPK, Setyo Budiyanto, tanggal 1 Maret 2021.

Andri Wibawa bersama Aa Umbara dan Totoh Gunawan disangkakan melakukan pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, gaimana dimaksud dalam pasal 12 hurufi dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Ata Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1 ke-1 jo pasal 56 KUHP).

Terbaru, pada Selasa (16/3) KPK melakukan penggeledahan di kantor dan kediaman Bupati Bandung Barat. Selain mencari sejumlah barang bukti, KPK juga memeriksa sejumlah saksi.

“KPK memang sedang melakukan beberapa kegiatan terkait dengan pemeriksaan sangsi maupun pencarian barang bukti tentang dugan suatu perkara pidana,” ucap Firli.

Firli meminta, agar masyarakat menunggu hasil dari pemeriksaan KPK. KPK dalam waktu dekat ini bakal mengungkap kasus apa yang menyeret Bupati Bandung Barat.

Ia memastikan KPK bekerja secara profesional, akuntable, dan transparans demi kepentingan umum.

“Nanti pada saatnya kami akan sampaikan, kasus apa yang terjadi siapa saja yang terlibat, barang bukti apa saja nanti kita akan sampaikan,” tegasnya.

“Kepentingan umum menjamin kepastian hukum, keadilan, dan lebih penting lagi, tolong kita hormati hak asasi manusia. Mita kedepankan asas praduga tak bersalah, kita jungjung tinggi hak asasi manusia. Tetapi setiap orang yang terlibat perkara korupsi harus juga kita mintai pertanggung jawaban,” pungkasnya. ***

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *