PADALARANG – Pemilihan bakal calon (Balon) Ketua Umum (Ketum) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) makin panas.
Bagaimana tidak, sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Komite Peduli Prestasi Olahraga Seni dan Budaya (KPPOSB) turut bersuara mempermasalahkan kelonggaran bagi balon yang ingin menduduki kursi Ketum KONI KBB.
“Kami hadir di sini sebagai warga KBB yang punya tanggung jawab moral. Apalagi, kita punya historis di bidang keolahragaan ingin hadir pemimpin KONI KBB yang berkualitas,” kata Ketua KPPOSB, Asep Syamsul Falah saat ditemui di Kantor KONI KBB, Selasa (17/5).
Ia menerangkan, pihaknya bakal ikut serta dalam melakukan pengawasan kepada para balon Ketum KONI KBB melalui Musorkablub.
“Melalui Musorkablub ini kita akan mengawasi supaya siapapun yang mencalonkan diri akan kita dukung penuh, tetapi harus memenuhi aturan baik sesuai AD ART calon maupun AD ART KONI,” terangnya.
Lebih lanjut pihaknya bakal terus mengawal supaya panitia ini betul-betul menjalankan amanah sesuai AD ART dan sesuai dengan keinginan masyarakat.
“Harus bisa membidangi dan melahirkan calon yang terbaik,” ujarnya.
Menurutnya, disinyalir sekarang kriteria untuk pencalonan Ketum KONI KBB itu sangat longgar. Mungkin itu kebijakan Pemda KBB.
“Dan saya juga ingin mempertanyakan dan audiensi dengan Plt Bupati Bandung karena siapapun dengan kriteria ini diperbolehkan siapapun mencalonkan diri,” paparnya.
Ia mengakui, aturan kelonggaran tersebut memiliki dampak positif dan negatifnya. Terlebih, tiga bulan lagi KBB bakal menghadapi Porprov.
“Kita perlu pemimpin yang betul-betul berpengalaman di bidang olahraga. KONI itu harus menerapkan aturan di bidang keorganisasian, artinya ketika calon ini statusnya sah atau tidak sah,” ucapnya.
Kalaupun nanti KONI meloloskan calon yang tidak memenuhi persyaratan atau melabrak aturan, lanjut dia, maka pihaknya akan PTUN kan pengurus KONI KBB.
“Kami punya fakta dan data tiap calon yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Ketum KONI KBB,” ujarnya.
Ia menambahkan, hal ini bagian dari perbaikan kelembagaan lantaran pihaknya sudah berpengalaman dalam beberapa periode.
“Kami ingin hadirkan pemimpin yang baik, pemimpin yang tidak menimbulkan wanprestasi di mana cabor dan atlet selalu menjadi korban,” tambahnya.
Sementara itu, Caretaker Sekretaris KONI KBB, Lili Supriatna mengatakan, pihaknya sebagai Caretaker KONI KBB tentunya harus respon terhadap semua unsur dan komponen.
“Jadi ketika ada semacam tuntutan dan keinginan yang diutarakan ke kita, caretaker selaku penanggungjawab Musorkablub bakal menerima dan sah-sah saja siapapun itu,” katanya.
Terlepas, sambung dia, bahwa mekanisme dan aturan main itu harus tetap di dalam koridor konstitusi AD ART KONI KBB.
“Jadi kalau saran masukan kaitan dengan perbaikan dan demi kemaslahatan untuk KONI KBB ke depan kita terima,” ujarnya.
Menurutnya, karena komunitas mereka juga banyak unsur dari keterwakilan keolahragaan walaupun juga tidak menjadi praktisi.
“Tapi minimal mereka juga pernah atau tahu memegang dari pada sisi keolahragaan,” imbuhnya.
Disinggung adanya aturan kelonggaran dalam pemilihan Ketum KONI KBB, ia menuturkan, ada sebuah kelaziman bahwa AD ART dan PO KONI adalah UU tertinggi keolahragaan.
“Artinya bahwa kami menerapkan ini semaksimal dan akan bertindak seadil mungkil kaitan dengan prasyarat yang harus dilakukan oleh bacalon dari pada Ketum KONI KBB, dan itu sudah syarat dengan kelaziman dari organisasi yang kita terapkan,” pungkasnya.***
Recommended for you
