KSN Dapat Batalkan SK Bupati, Jika Ini Terjadi

NGAMPRAH–Jabatan eselon III A di Sekwan yang kosong sudah di plt empat kali, dipertanyakan. Pemerhati Birokrasi, Dodi Ahmad Sopiandi mengatakan, surat edaran Kemenpan Nomor 2 Tahun 2019 aturan Plt hanya berlaku 6 bulan.

“Seharusnya Baperjakat memberitahukan kepada bupati sebagai pembina kepegawaian tentang hal ini dan untuk menduduki jabatan kabag keuangan ( eselon 111 A ) pangkat minimal harus golongan 1V A menurut PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang petunjuk pelaksanaannya,” kata Dodi Senin (7/9/2020).

Jika bupati sebagai pembina kepegawaian tetap mengeluarkan SK pengangkatan dalam jabatan struktural tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lanjut Dodi, maka Komisi Aparatut Sipil Negara (KSN) dapat membatalkan SK Bupati tersebut.

Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat mempertanyakan kekosongan jabatan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan di Sekretariat Dewan (Setwan).

Pasalnya, sudah beberapa kali Pemkab Bandung Barat melakukan mutasi, rotasi dan pengisian jabatan namun untuk jabatan tersebut tak kunjung diisi.

“Sudah empat kali pelaksana tugas (plt) Kabag Keuangan diperpanjang. Ini memang menjadi pertanyaan di antara anggota dewan, padahal di Pemkab Bandung Barat banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang qualifide untuk menduduki jabatan Kabag Keuangan Setwan tersebut,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Wendi Sukmawijaya. ***

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *