RAGAM DAERAH– Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB, tengah menggodog APBD murni tahun anggaran 2023, Senin 21 November 2022.
Pantauan di lapangan, OPD yang melakukan ekspos adalah Dinas PUTR, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Peternakan, BPBD, Disperindag, Dinas Kesehatan, BKSDM, Inpektorat, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Rencannya, ekspos OPD berkaitan dengan APBD 2023 akan dilanjutkan, Selasa 22 November 2022 yakni, DP2KBP3A, Setda, Dinsos, Diskominfotik, Dinas Koperasi UMKM, DPMD, Dinas Perumahan dan Permukiman serta Forum Camat.
Majelis Pemuda Indonesia (MPI) DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) KBB, Lili Supriatna mendukung langkah Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan yang menyatakan, APBD 2023 harus sehat dan berpihak kepada rakyat.
“Ini menjadi terobosan baru juga tugas beliau (Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan) APBD 2023 harus sehat. Jadi pemda beserta dewan harus cermat dalam menyikapi anggaran pengeluaran,” kata Lili.
Lili menyebutkan, APBD 2023 ini harus seimbang dengan pendapatan. “Jangan melebih pendapatan. Kalau melebihi pendapatan dari APBD yang akan terjadi tidak sehat atau defisit. Apalagi 2023 diprediksi akan terjadi resesi ekonomi dunia. Ini juga harus dipikirkan,” tutur Lili.
Persoalan itu tentunya akan berimbas juga kepada iklim investasi di KBB juga regulasi soal Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang juga akan terganggu.
“Saya sebagai masyarakat memohon kepada OPD, TAPD dan dewan untuk lebih cermat dalam membuat penganggaran di 2023 karena APBD sehat harus diawali dari perencanaan yang matang,” ungkapnya.
Lili berharap, anggaran murni 2023 mengacu kepada rencana kerja tahunan masing-masing OPD dan renstra lima tahunan, di mana visi AKUR akan berakhir di 2023. “Ini harus menjadi kombinasi yang sangat bagus karena Pak Bupati akan mengakhiri masa jabatan di 2023,” sebutnya.
Jadi sekali lagi, tegas Lili, APBD 2023 harus lebih cermat dan teliti berkaitan dengan sub-sub penganggaran 2023. “Jangan terkesan saling “sandra” kepentingan tapi biarkan APBD berpihak kepada masyarakat. Sehingga apa yang diharapkan Pak Bupati APBD sehat 2023 akan terwujud,” pungkasnya. ***
