LSM GMBI Ultimatum Kadishub KBB

 

Ketua LSM GMBI Distrik KBB, A Fauzi

NGAMPRAH- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) beteriak. GMBI gerah dengan tidak adanya solusi dari Dinas Perhubungan (Dishub) soal ditutupnya uji kir kendaraan bermotor bagi masyarakat Bandung Barat.

Uji kir kendaraan bermotor KBB ditutup bersama kota/kabupaten lainnya di Jawa Barat berdasarkan hasil akreditasi unit pelaksanaan uji kendaraan bernomor : AJ .402/17/3/DRJD/2018 pelayanan pengujian kendaraan bermotor sementara dihentikan tanpa batas waktu yang belum ditentukan.

“Seharusnya dishub mengantisipasi sebelum mengeluarkan kebijakan penghentian kir. Ya minimal ada sosialisasi dan pemberitahuan lebih awal, walau pun kebijakan itu dari pusat” ujar Ketua Distrik GMBI KBB, A Fauzi ditemui di Padalarang, Jumat (10/8/2018).

Menurut Fauzi, permasalahan ini berimbas kepada pelayanan masyarakat Bandung Barat. Fauzi juga menyebutkan, keputusan itu bukan keputusan yang bijak lantaran tidak ada evaluasi yang jelas dan hanya diketahui oleh pihak tertentu. “Pemilik kendaraan tentunya dirugikan karena harus melalukan uji laik kendaraan di Kota Bogor, dan kita pun belum tahu soal pelayanan di Kota Bogor,” sebutnya. Tentunya, lanjut Fauzi, harus ada sosolusi dari dishub.”Apakah nanti dikordinir masyarakat yang hendak mengurua kir atau bagaimana ini belum ada,” katanya.

Soal Dinas Perhubungan tengah membangun gedung kir di daerah Cikamuning Padalarang, kata Fauzi, itu merupakan program yang sudah direncanakan lebih dahulu. “Jadi bukan gedungnya yang memenuhi syarat namun pelayanannya yang harus memenuhi syarat dan kami berharap dishub mengambil sikap secara bijak bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tapi untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya. Soal itu juga Fauzi mengatakan, akan ada tindak lanjut pihaknya jika masalah tersebut tidak segera diselesaikan oleh dishub. “Seperti apa endingnya nanti kami memantau masalah ini, jadi apakah perlu kami gerakan moral ke dishub KBB dan provinsi. Jadi saya mengultimatum kadishub soal kebijakan yang telah dilakukan,” jelasnya.

Kepala Dinas Perhubungan KBB Ade Komarudin mengatakan, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub KBB tidak lulus uji standardisasi sehingga ditutup. Kondisi ini tidak hanya terjadi di KBB. Bahkan, untuk 27 kabupaten/kota di Jawa Barat UPT pengujian yang dinyatakan lulus standardisasi hanya di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.

“Kami mohon maaf kepada masyarakat karena untuk Uji KIR sejak tanggal 27 Juli 2018 ditutup berdasarkan surat instruksi dari Dirjen Kementerian Perhubungan. Namun kondisi ini tidak hanya menimpa KBB tapi juga kabupaten kota lainnya juga termasuk Kota Cimahi dan Kota Bandung,” kata Ade belum lama ini.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melakukan uji standardisasi dan akreditasi UPT pengujian kendaraan di 160 daerah. Dari jumlah itu yang dinyatakan lulus hanya sebanyak 41 daerah. Akibat kondisi ini dirinya telah menginstruksikan ke kepala UPT pengujian untuk tidak melakukan uji KIR. Karena, kalau terus melakukan pengujian bisa disalahkan.

Menurutnya, bagi pengguna kendaraan atau masyarakat transportasi KBB yang akan uji KIR maka direkomendasikan ke Kabupaten/Kota Bogor. Sementara, untuk jangka panjang, Pemda KBB telah mendapatkan bantuan dari provinsi Rp14 miliar untuk pembangunan gedung pengujian di Cukamuning seluas satu hektare. Targetnya, pembangunan gedung itu September tahun ini selesai.

“Uji KIR ini salah satu andalan PAD untuk KBB yang per tahunnya mencapai Rp1,2 miliar lebih. Tapi kalau ditutup seperti ini ya PAD tak akan tertarik,” kata Ade seraya menyebutkan akan membahas hal ini dengan Dishub Provinsi. (***)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *