Melalui Kebijakan Daerah Honorer di KBB Bisa Dapat THR

Pengamat Politik dan Pemerintahan, Djamu Kertabudhi

PADALARANG- Pengamat Politik dan Pemerintahan, Djamu Kertabudhi mengatakan, kebijakan Presiden memberikan THR bagi ASN/TNI/POLRI termasuk pensiunan dalam rangka menyambut Hari Raya Iedul Fitri, malah akan menyisakan persoalan bagi tenaga honorer di daerah, khususnya guru honorer. “Sementara bagi tenaga honorer di lembaga kementerian dan lembaga non kementerian di tingkat pusat sudah ada kebijakan pemberian THR,” kata Djamu di Padalarang, Selasa (29/5/2018).

Perosoalan itu, Djamu meminta agar ada kebijakan di daerah yang perlu segera dirumuskan meski dalam waktu yang sangat singkat. “Kepala daerah Gub/Bupati/Walkot bersama DPRD perlu segera melembur guna membahas hal ini,” kata Djamu.

Menurut Djamu, sangat tidak baik, persoalan THR malah menimbulkan ketidakadilan khususnya bagi guru honorer. “DPRD punya hak inisiatifnya bisa memanggil bupati serta perangkat daerah untuk membahas kebijakan daerah dibidang anggaran dalam menentukan THR bagi guru honorer melalui kemungkinan pergeseran alokasi anggaran dalam DPA SKPD,” sebutnya.

Tentunya dengan tidak mengubah komposisi anggaran sebagaimana ditetapkan berdasarkan Perda APBD 2018 dan hanya melakukan perubahan pada Peraturan Bupati tentang Realisasi APBD. “Atau karena faktor waktu yang singkat dapat melalui kewenangan diskresi yang dimiliki kepala daerah sebagaimana diatur UU No 30 Tahun 2013 tentang Administrasi Pemerintahan,” katanya.

Undang-undang itu, dimana kepala daerah dapat mengambil kebijakan anggaran mendahului mekanisme sesuai dengan ketentuan, melalui terbitnya perbup yang sebelumnya dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD. “Selanjutnya dibahas dalam proses perubahan APBD 2018,” tandasnya. (wie)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *