Menang Banding di Pengadilan, Penggugat Pilkades Girimukti Laporkan Dugaan Kecurangan ke APH

gambar ilustrasi

NGAMPRAH– Pihak penggugat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Girimukti, Kecamatan Cipongkor, KBB akhirnya melaporkan kasus dugaan kecurangan hasil pilkades kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Pelaporan diteruskan ke APH setelah pihak penggugat mendapat salinan putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat 11 September 2020 yang dimenangkan pihak penggugat.

Seperti diketahui, Putusan Pengadilan Jakarta Pusat bernomor 208/B/2020/PT. TUN. JKT Tgl.11 September 2020 berisi menerima permohonan pembanding dari penggugat serta membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 13/G/2020/PTUN. BDG tanggal 11 Mei 2020

“Kami melaporkan ke APH setelah ada saran dari Pengadilan Tinggi,” ujar Arif Hidayat Timses 01 Cakades Girimukti, Encep Komarudin kepada Ragam Daerah, Minggu (27/9/2020).

Pelaporan itu, diteruskan kepada Polresta Cimahi lantaran diakui pihaknya sudah ada berkas pelaporan terdahulu yang masuk. “Yang jelas putusan pengadilan sudah dimenangkan oleh kami. Dan semoga bisa dibijaki oleh pihak pihak terkait.” ungkapnya

Arief juga menuturkan, mempunyai bukti dari kecurangan dari proses Pilkades Girimukti. “Kami pun siap melaporkannya ke Polda Jabar jika belum ada tanggapan dari Polres,” katanya.

Arief membeberkan dugaan kasus kecurangan, di antaranya adanya pemilih dari luar desa, pemilih di bawah umur. Selain itu, ditemukan ada pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, ada ditemukan juga pemilih yang memakai DPT orang lain, serta ada warga yang berada di luar daerah ternyata namanya ada di dalam daftar hadir.

“Berarti itu sudah disalah gunakan data- data itu kita temukan diabsensi yang berada di dalam kotak suara yang kita dapatkan dari hasil sidang sebelumnya di PTUN Bandung, dan temuan – temuan ini kita pergunakan sebagai bukti untuk mengajukan banding ke PT.TUN Jakarta.
Alhamdulilah kita menang dan kecurangan terbongkar,” terangnya.

Arief menyebutkan, kasus ini bisa menjadi pelajaran banyak untuk pendidikan politis Bandung Barat ke depan. “Kita harapkan tidak terulang kembali kasus – kasus seperti yang telah menciderai demokrasi seperti ini, dan semoga bapak Bupati Bandung Barat bisa membijaki dan menerima hasil putusan ini, dan setelah proses ini tentu kami sebagai warga KBB akan mengikuti Jargon Lumpat nya Bapak Bapati Bandung Barat yang sudah sangat bagus ini,” tandasnya. **

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *