PADALARANG- Ketua DPRD KBB Aa Umbara Sutisna menilai aksi walkout yang dilakukan Fraksi Hanura tentang ketidak setujuannya terhadap pembangunan gedung dewan di Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, hak preogratif Hanura. Hanya menurutnya, pembahasan pembangunan dewan tersebut memakan waktu cukup lama.
“Pembahasannya cukup alot. Mulai dari berbagai macam pengkajian anggarannya, dan segala sesuatunya,” ucapnya.
Kendati begitu sebut Umbara, pembangunan gedung dewan bisa saja gagal apabila pihak Provinsi Jawa Barat tidak menggelontorkan dana. Pihaknya juga tidak setuju apabila pembangunan gedung dewan menggunakan APBD KBB. “Walaupun sudah kontrak ataupun sudah lelang bisa saja dibatalkan,” kata politisi PDIP ini.
Namun, lanjut Umbara, apabila pihak Provinsi Jawa Barat sudah menjanjikan untuk menggelontorkan anggaran untuk gedung dewan kenapa tidak untuk segera direalisasikan. “Kan peruntunkannya jelas, dan saya pernah menolak kalo pake APBD KBB, tapi itu ada syarat 30 persen pake APBD KBB, dan itu sudah melalui tahapan pertimbangan yang matang,” tandasnya. (nie)