Kepala Seksi Pertanahan di Dinas Permukiman dan Peremahan KBB, Aan Sopian.
NGAMPRAH – Kepala Seksi Pertanahan di Dinas Permukiman dan Perumahan Kabupaten Bandung Barat (KBB) Aan Sopian, mengungkapkan, Pembebasan lahan untuk pembangunan Gedung Kantor Dewan yang memakan anggaran sekitar Rp 147,5 miliar dan pengawasan Rp 2,5 miliar. Itu pembebasannya baru mencapai sekitar 80%.
Sisa luas lahan dua hektare yang harus dibebaskan dari 18 pemilik tanah tersebut, masih menunggu proses dari BPN, seperti SK tim, surat tugas pengukuran.
“Total anggaran yang harus dibayarkan sekitar Rp 16,7 miliar, Insya Allah tahun ini bisa dibayarkan,” ungkap Aan di Ngamprah, Selasa (19/9/2017).
Aan mengatakan, harga lahan tersebut, dapat berubah jumlahnya, bisa bertambah dan berkurang, tergantung dari tim appreisal penentu harga yang saat ini masih kita tunggu.
“Soal harga nanti akan muncul dari tim appreisal, kalau harga tanahnya lebih murah, maka akan bertambah lagi pembeliannya, dan sebaliknya, jika harga lebih mahal akan mengurangi dari dari dua hektar yang akan dibebaskan sekarang,” terangnya
Rencana ke depan Tahun 2018, sedang mengajukan anggaran sekitar Rp 30 miliar pembebasan lahan seluas 1 hektare untuk pembangunan plaza pemerintahan, lokasinya masih di Desa Cilame dan Mekarsari.(buh)
