Politik

Pemda Bandung Barat Jangan Diam, 50 Mahasiswa UIN Terancam Drop Out

NGAMPRAH– Pemkab Bandung Barat diminta mencarikan solusi terkait polemik beasiswa 50 mahasiswa UIN SGD Bandung.

Seperti diketahui, saat ini sudah satu tahun, nasib 50 mahasiswa PGMI statusnya terpaksa dicutikan oleh Kampus UIN SGD Bandung karena tunggakkan pembayaran UKT.

Selaian itu, regulasi yang belum jelas mengenai penerimaan beasiswa PGMI oleh Pemkab Bandung Barat. “Saya rasa perlu direspon secara serius dan segera dicarikan solusinya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat khususnya Plt Bupati,” ujar Sekretaris LSM WaJIT, Deni Ahmad Gumbira, S.Sos,.M.Si, Jumat (18/2/2021).

Menurut Deni, persoalan dicutikannya 50 mahasiswa Kabupaten Bandung Barat sudah menjadi konsumsi publik dan bisa mencoreng nama baik Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. “Ini akibat ketidak mampuan pemerintah daerah dalam hal ini Plt Bupati dalam membayar biaya kuliah mereka. Jika tidak disikapi secara serius serta segera dicarikan solsusinya bisa kita bayangkan bagaimana hancurnya perasaan mereka dan keluarga mereka, jangan sampai kawan-kawan mahasiswa ini menjadi bahan bulian dari teman-teman kampus dan lingkungan keluarganya,” tambahnya.

Deni memahami, dampak pandemi COVID- 19 membuat keuangan Pemda Bandung Barat terseok-seok. Namun lanjut Deni, bukan berarti nasib 50 mahasiswa tersebut menjadi tidak jelas atau bahkan terancam drop out. “50 mahasiswa ini merupakan anak bangsa yang terpilih mengikuti program beasiswa kerja sama KBB dan UIN SGD. Jangan sampai mematahkan semangat dan harapan mereka,” kata Deni.

Deni kembali menegaskan, Plt Bupati segera mencari solusi untuk menyelesaikan pembayaran biaya kuliah 50 mahasiswa tersebut. “Kita tahu juga bahwa ada instruksi Plt Bupati mengarahkan agar ASN di Bandung Barat menyisihkan sebagian dari tunjangan kinerjanya harus belanja di UKM Bandung Barat, mungkin hal ini juga bisa diarahkan sebagian lagi untuk membantu biaya kuliah 50 mahasiswa yang dicutikan,” tuturnya.

Selain itu, kata Deni, bisa melibatkan BAZNAZ KBB yang secara periodik menerima Zakat Mal dari ASN, mengingat potensi zakat profesi ASN 2,5% yang disalurkan ke BAZNAZ KBB cukup besar bisa mencapai kurang lebih Rp 500 juta. “Tentu bisa juga dijadikan solusi untuk membantu biaya kuliah mereka. Oleh karena itu saya berharap, Plt. Bupati segera menemui 50 mahasiswa tersebut untuk berdialog menjelaskan duduk persoalan dan memberikan kepastian biaya kuliah,” pungkasnya. ***

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

To Top