RAGAM DAERAH– Persoalan aset Bandung Barat seakan tak berujung. Salah satunya adalah persoalan Pasar Panorama Lembang. “KBB harus meningkatkan keseriusannya menyelesaikan persoalan aset tersebut, ” ujar Pendiri Bandung Barat, Asep Suhardi, Selasa 3 Januari 2023.
Salah satunya persoalan aset yang tengah mencuat adalah soal pelemik Pasar Panorama Lembang. Dimana, ahli waris memenangkan gugatan Pasar Panorama Lembang. Buntutnya, PT Bangun Persada melakukan perlawanan dengan melayangkan gugatan kepada ahli waris juga Bupati Bandung Barat.
“Gugatan dimenangkan oleh ahli waris. Jadi pemda harus mengambil sikap memutus kontrak dengan PT Bangun Persada kalau memang aset pasar itu bukan milik pemda,” kata Ado sapaan akrab Asep Suhardi.
Persoalan aset yang ngejelimet itu, Ado pun mendesak kepada dewan untuk ikut andil dalam menyelamatkan aset milik negara tersebut. “Dewan sebagai wakil rakyat tidak bisa tinggal diam. Segara merespon persoalan ini untuk menyalamatkan aset negara,” kata Ado.
Ado mendorong, DPRD KBB membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menyelamatkan aset negara yang nilainya ratusan miliaran rupiah tersebut. “Tidak menutup kemungkinan aset milik KBB bermasalah akan bermunculan. Ini yang mesti segara direspon oleh dewan untuk menyelamatkan aset-aset tersebut,” katanya.
Ado sebagai saksi sejarah mengingatkan juga soal status lahan Pasar Tagog Padalarang. “Pasar Padalarang jangan sampai muncul masalah. Apakah yakin tidak akan ada yang menggugat status lahannya,” ungkap Ado.
Ado meminta kepada Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan untuk menggunakan hak preogratifnya untuk menempatkan pejabat yang kredibel sesuai dengan kemampuan saat pelantikan pejabat eselon III dan IV nanti.
“Pelantikan nanti orang-orangnya harus tepat pada ahlinya. Salah satunya persoalan aset yang segera diselesaikan,” katanya.
Persoalan aset juga harus jangan dibiarkan berlarut yang akan menimbulkan masalah hukum seperti Pasar Panorama Lembang. “Jadi saya menegaskan dewan harus segera membuat pansus menyelesaikan persoalan aset-aset milik pemda untuk menyelamatkan status hukumnya,” pungkasnya. ****
