Pemkab Bandung Barat Gandeng KPK Selesaikan Aset Tanah 1, 7 Hektare, Tapi Hasilnya Masih Nihil

NGAMPRAH– Kepala Bagian (Kabag) aset pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemkab Bandung Barat, Asep Sudiro angkat bicara terkait aset yang menyebabkan KBB gagal dapat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Menurut Asep, yang menyebabkan tidak WTP pada tahun kemarin bukan masalah aset. “Daerah yang WTP bukan berati tidak ada temuan, itu semua rata-rata pasti ada temuannya hanya saja temuannya bukan termasuk pengecualian,” ungkap Asep melalui rilisnya yang diterima redaksi, Senin (15/6/2020).

Kendati begitu pihaknya mengakui ada temuan BPK dipencatatan aset. “Tapi bukan merupakan pengecualian akan tetapi karena adanya kasus korupsi BPJS di Rumah Sakit Lembang nilainya kurang lebih Rp 7 miliar,” sebutnya.

Soal aset tanah di Desa Cilame Ngamprah KBB seluas 1,7 hektare, Asep mengatakan, sudah berupaya semaksimal mungkin dengan meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Bahkan hingga pernah di musyawarahkan di gedung merah putih KPK. Hasilnya dimana Pemkab Bandung harus merepisi surat keputusan pelimpahan aset terkait tanah 1,7 hektere tersebut,” tuturnya.

Namun, sebut Asep, hingga sampai saat ini Pemkab Bandung belum merealisasikan hasil musyawarah dengan KPK terkait dokumen tersebut. “Soal BPKB yang tidak ada kita sudah membuat MoU dengam Pemkab blBandung, dan kita sudah kirimkan data ke Pemkab Bandung akan tetapi sampai saat ini belum ada jawaban,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi II DPRD KBB, Sundaya mengatakan, persoalan aset hingga saat ini belum diserahkan dari Kabupaten Bandung ke KBB pascapemekaran KBB pada 2007 silam.

Persoalan itu, kerap menjadi temuan BPK. Salah satunynya, kata Sundaya, soal
penyerahan aset tanah seluas 1,7 hektare yang terletak Desa Cilame. Ironisnya, aset itu secara administrasi ada, namun saat cek lapangan secara fisik tidak ada wujudnya. “Nah itu yang menjadi temuan hari ini,” ujar Sundaya, Sabtu (13/6/2020). Sundaya juga meyoroti ratusan mobil dinas Bandung Barat yang belum ada BPKB. ***


Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *