PADALARANG– Dinas Sosial KBB yang menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dampak corona berdasarkan data penerima keluarga harapan (PKH), disoal.
Pendiri KBB, Asep Suhardi mengatakan, bantuan yang bakal digelontorkan Pemkab Bandung Barat melalui Dinas Sosial, jangan hanya berdasarkan yang tercatat pada PKH, namun itu perlu didata kembali masyarakat miskin dadakan yang terdampak. ” Dinsos jangan tutup mata warga miskin dadakan di KBB saat ini mesti didata dengan benar tepat sasaran,” katanya.
Ado mengatakan, anggaran pencegahan Covid-19 di KBB Rp 18 miliar, itu hanya untuk belanja alat pengaman diri dan lain-lain saja. Namun anggaran untuk dampak sosial warga miskin dadakan belum diitung. “Jadi anggaran pencegahan Covid 19 mesti ditambah, ya sebesar-besarnya,” kata Ado– sapaan akrabnya kepada redaksi, Rabu (1/3/2020).
Penambahan anggaran dampak sosial itu, Ado menyarankan segera mungkin dan minimal dipersiapkan untuk empat bulan ke depan. “Masyarakat yang terdampak sudah terasa saat ini. Dampak ini juga akan muncul kemiskinan dadakan akibat wabah corona,” tuturnya.
Ado mengatakan lock down tidak berlaku saat ini di Indonesia. Tetapi menggunakan sistem karantina kewilayahan. “Nah karantina kewilayahan itu arahnya kepada segmen ekonomi. Artinya pemerintah harus fokus memperhatikan kondisi masyarakat hari ini termasuk KBB tandasnya.
Seperti diketahui, keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) akan menerima bantuan sosial (Bansos) Sembako sebesar Rp 200.000. Naik Rp 50.000 dari yang diterima sebelumnya Rp 150.000.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) KBB, Heri Partomo mengatakan, kenaikan besaran bansos sembako ada kaitannya dengan penyebaran kasus corona (COVID-19) terhadap perekonomian Indonesia.
“Bansos sembako itu merupakan transformasi dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Alasan mulai Maret ini besaran bansos sembako dinaikkan karena muncul kekhawatiran dari pemerintah, penyebaran corona berpengaruh terhadap perekonomian,” jelasnya.
Jika BPNT komoditasnya terbatas pada beras dan telur, namun melalui program nansos sembako ditambah dengan komoditas bahan pangan yang mengandung karbohidrat (jagung, singkong, ubi, sagu serta umbi-umbian lainnya), protein hewani (daging ayam, daging, ikan), protein nabati (tahu, tempe dan kacang-kacangan) dan vitamin mineral (sayuran dan buah-buahan).
“Dengan nominal Rp 200.000 cukup untuk beras premium 9 kilogram, telur ayam sebanyak 10 butir, ikan mas ukuran sedang 2 ekor. Ditambah tempe, tahu, sayuran dan jeruk. Tapi semua diserahkan kepada wilayah, seperti di Cihampelas yang dekat perairan Saguling memilih ikan,” paparnya.
Ia menambahkan, tahun 2020 kuota penerima Bansos Sembako Kabupaten Bandung Barat bertambah dari sebelumnya 82.000 keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 101.000 KPM.
“Tapi mengacu pada data tahun sebelumnya, tidak semua kuota yang diterima Bandung Barat seluruhnya menerima bantuan. Tahun lalu saja, data kuota 82.000 KPM data bayarnya hanya 77.000. Makanya dengan kuota 101.000 KPM, belum tentu semuanya bakal menerima,” ungkapnya.
Sebenarnya, kata Heri, kuota KPM untuk KBB masih di bawah jumlah warga pra sejahtera. Data terakhir jumlah keluarga pra sejahtera sebanyak 152.000 jiwa.
“Berarti ada sekitar 50.000 an keluarga pra sejahtera yang tidak masuk program Bansos Sembako. Kalau anggaran daerah mencukupi keluarga yang tidak tercover pusat coba kita usullkan menerima bantuan. Walaupun nominalnya tidak akan sama dari program pusat,” tandasnya. (wie)
Copyright secured by Digiprove 
