CIPATAT— Harapan para pensiunan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapatkan uang kadedeuh dari Korps Pegawai Negeri (Korpri) sebesar Rp 5 juta belum ada kejelasan.
Mereka menanyakan kapan uang kadedeuh tersebut diberikan? “Saya pensiun dari pegawai di Puskesmas Cipatat terhitung dari 1 Juni 2018. Sampai sekarang belum ada kejelasan kapan bisa dapat kadedeuh dari bagian Korpri,” tanya Yuyun Wahyudin,59, pensiunan di Puskesmas Cipatat kepada Ragam Daerah, Rabu (30/10/2019).
Yuyun mengaku, selama masa kerja 30 tahuh, uang gajinya dipotong setiap bulannya untuk iuran ke bagian Korpri oleh bendahara dinas. “Iuran wajib selama mengabdi tiap bulan dipotong oleh bendahara dari gaji. Kemanakan uang iuran tersebut selam 30 tahun saya mengabdi,” tanya Yuyun lagi melalui sambungan telepon kepada Ragam Daerah.
Yuyun sebagai orang yang dituakan di kalangan rekan-rekannya sesama pensiunan, kerap mendapat pertanyaan tersebut. “Rekan-rekan pensiunan dari guru juga sama nanya ke saya. Ketika saya tanya ke rekanan yang lain memang ada uang kadedeuh dari Korpri saat Pak Abubakar masih menjabat bupati,” tuturnya. Kurang lebih, lanjutnya, ada 120 rekananya sesama pensiun mengalami nasib yang sama. “Harapan kami kepada Pak Bupati (Aa Umbara Sutisna, red) untuk segera memberikan yang menjadi hak kami dipotong gaji dari iuran setiap bulan,” ungkapnya.
Bagi Yuyun dan teman-temannya sesama pensiunan, uang kadedeuh Rp 5 juta sangat berarti untuk keperluan yang lain. “Saya rencananya uang itu akan dipakai buat anak yang akan masuk kuliah,” katanya. Dedeh, Agus, Asep, Ahmad Sutisna pensiunan guru SMPN 3 di Kacamatan Cipatat, juga menanyakan haknya tersebut.
Belum ada jawaban terkait itu dari Kepala Bagian Korpri KBB, Faisal Sulaina. Saat dihubungi redaksi Ragam Daerah belum mengangkat telepon.
Seperti diketahui, Bagian Korpri Kabupaten Bandung Barat (KBB) tahun ini bakal dilikuidasi. Artinya, bagian Korpri tidak lagi di bawah Sekretariatan Daerah (Setda) KBB dan tidak memiliki anggaran untuk melalukan kegiatan. Korpri pun akan menjadi sebuah lembaga organisasi non APBD.
Lantas kemana para pejabat? Kepala Bagian Korpri pada Setda KBB, Faisal Sulaina mengaku belum rahu dirinya dan beberapa stafnya akan ditempatkan kemana. “Soal itu kebijakan bupati dan pak sekda. Tidak tahu akan ditempatkan dimana,” kata Faisal kepada redaksi, Rabu (14/8/2019)
Faisal mengatakan, dirinya saat ini tengah menunggu Peraturan Pemerintah (PP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB) yang berkaitan dengan keberadaan korpri ke depannya. “Keliatannya korpri akan kembali seperti dulu yang adanya organisasinya dewan pengurus korpri tidak ada lagi bagian korpri,” katanya.
Bagian Korpri KBB tengah persiapan likuidasi, dan korpri pun sudah tidak lagi mempunyai anggaran yang bersumber dari APBD untuk melakukan kegiatan-kegiatan. “Kegiatan kami juga sudah sebagaian diambil alih oleh BKSDM (Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, red) dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga termasuk Porpemda,” tandasnya. ****
Copyright secured by Digiprove 
DIRAHMAN
31 Oktober 2019 - 19:31 at 19:31
Mental korup di kalangan birokrasi sudah menghawatirkan….uang iuran KORPRI aja yg jelas jelas kita serahkan ke lembaga tsb setiap bulan selama berpuluh puluh tahun tidak ada kejelasan …..dan.mereka para pejabat yg masih.aktif pun sudah tdk.peduli terhadap para purna bakti…..