Perang’ Dalil Aturan, Palantikan Pejabat Era Hengki Pro Kontra

 

Djamu Kertabudhi. ft dok

NGAMPRAH– Plt Bupati Bandung Barat,  Hengky Kurniawan akhirnya melakukan pelantikan & pengambilan sumpah jabatan sejumlah 160 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemda KBB melalui daring
pada Rabu 7 Juli 2021 pukul 14.00 .

Medsos mulai ramai membahas hal ini. Bahkan terdapat pro kontra dengan masing-masing mengemukakan dalil pembenar. Bagi yang “kontra” mengangkat Surat Edaran Kepala BKN Tangg 30 Juli 2021 No. 2/SE/VII/2019 yang pada intinya menerangkan bahwa pejabat yang berstatus pelaksana harian (plh) atau pelaksana tugas (Plt) tidak memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan dibidang kepegawaian yang berdampak pada perubahan status hukum pegawai dalam suatu jabatan (mutasi jabatan).

Demikian pula halnya bagi yang “pro” dan atau pernyataan resmi dari BKPSDM Pemda KBB bahwa mutasi jabatan yang dilakukan oleh Plt. Bupati sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengacu pada PP No.49 Tahun 2008, yang ditindaklanjuti dengan telah terbitnya persetujuan tertulis Kemendagri tertanggal 1 Juli 2021 No.821/4323/OTDA.

Bahkan Ketua DPRD KBB berkirim surat kepada Plt.Bupati tertanggal 7 Juli 2021 No.2571-psd Perihal permohonan keterangan, menambah suasana kian hangat.

Hal ini mengacu pada UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Demikian pula halnya bagi yang “pro” dan atau pernyataan resmi dari BKPSDM Pemda KBB bahwa mutasi jabatan yang dilakukan oleh Plt. Bupati sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengacu pada PP No.49 Tahun 2008, yang ditindaklanjuti dengan telah terbitnya persetujuan tertulis Kemendagri tertanggal 1 Juli 2021 No.821/4323/OTDA.

“Namun sayangnya tidak ada pihak yang memberi penjelasan hubungan antara Surat Edaran Kepala BKN dengan peraturan perundangan lainnya,” kata Pemerhati Pemerintahan, Djamu Kertabudhi dalam rilisnya, Rabu (7/7/2021).

Sehingga, lanjut Djamu, terkesan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya bersebrangan. “Padahal tidak demikian, kedua ketentuan itu saling melengkapi dan menunjukkan terdapat kepastian hukum,” ungkapnya. ***

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *