NGAMPRAH– Pemerhati Birokrasi, Dodi Ahmad Sopiandi mengatakan, perubahan anggaran APBD 2020 Kabupaten Bandung Barat tidak boleh terjadi devisit. “Kalau ada devisit karena ada keinginan program dari pihak eksekutif yang dimasukan juga dari DPRD karena masalah pokirnya banyak dihapus,” sebut Dodi.

Sehingga, katanya, belum ada titik temu antara TAPD dan badan anggaran. “Ya satu-satunya cara agar cepat selesai dari TAPD transparan saja tidak ada titipan yang dimasukan ke kegiatan perubahan anggaran ini pasti DPRD menerima,” katanya.

Dodi menduga, ada titipan anggaran dari pihak eksekutif yang dipaksakan dan terendus oleh para dewan. “Sehingga terjadi tarik ulur kayanya di situ berdasarkan pengalaman saya,” ujar mantan kepala dinas di KBB ini.

Masalah itu, lanjut Dodi bisa tuntas dengan duduk bersama antara TAPD, bupati dan pimpinan dewan menyampaikan masalah itu agar ada singkronisasi. “Itu agar aman ada kesepakatan antara TAPD dan Banggar menyelesaikan devisit ini jalan terbaiknya bagaimana agar mencapai kesepakatan,” pungkasnya. ***


Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *