Pesantren Tahfidz Qur’an Dipaksa Angkat Kaki dari Lahan Indonesia Power

Pesantren Tahfidz Quran Alam Maroko di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB). ft istimewa

CIHAMPELAS – Pondok Pesantren Tahfidz Qur’an Alam Maroko di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB) diminta angkat kaki dari wilayah Maroko oleh pemilik lahan yakni perusahaan pembangkit listrik negara, PT Indonesia Power (IP) Saguling.

Hal tersebut terungkap dari beredarnya surat yang dibuat Indonesia Power dan ditujukan kepada Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Qur’an Alam Maroko tertanggal 28 Januari 2021. Dalam surat bernomor 0016/070/SGLPOMU/2021 itu pihak Indonesia Power meminta Pesantren Tahfidz Alam Maroko untuk segera pindah dari lokasi yang saat ini ditempati.

Terdapat empat poin yang disampaikan dalam surat yang ditandatangani langsung oleh General Manager Indonesia Power, Rusdiansyah tersebut. Poin pertama, Indonesia Power meminta Pondok Tahfidz Qur’an Alam Maroko untuk segera pindah atau merelokasi pesantren mereka dari wilayah Desa Mekarjaya, Kecamatan Cihampelas ke lahan lain yang dimiliki oleh PT Indonesia Power Saguling POMU.

Dalam poin kedua, IP juga meminta pihak pesantren untuk terlebih dahulu melakukan survei lokasi yang dianggap sesuai, sekaligus diminta untuk berkomunikasi dan mendapat persetujuan dari masyarakat setempat.

“Lahan yang digunakan saat ini untuk kegiatan pesantren, harus sudah kosong maksimal tanggal 10 Februari 2021,” tandas Rusdiansyah dalam surat tersebut.

Bahkan dalam poin keempat surat tersebut, pihak Indonesia Power memberikan pernyataan yang berbau “ancaman” kepada pihak pesantren.

“Apabila poin 1-3 tidak dilaksanakan, maka akan kami lanjutkan ke pelaporan pihak berwenang untuk proses penertiban,” tulis pernyataan tertulis Indonesia Power melalui General Manager Rusdiansyah.

Sementara itu, Humas PT Indonesia Power Saguling, Agus Suryana mengatakan, secara prinsip pihaknya tidak mempermasalahkan siapapun untuk membangun pesantren di atas lahannya. Namun, konflik antara pesantren dan warga ini tidak menemui titik temu meski sudah dilakukan mediasi.

“Pesantren diberikan kesempatan untuk konsolidasi atau berdamai dengan warga. Manakala tidak terjadi kesepakatan, kita kasih solusi atau alternatif relokasi tempat,” terang Agus.

Lalu bagaimana sikap pihak Pesantren Tahfidz menanggapi surat peringatan dari PT Indonesia Power tersebut?

Ketua Yayasan sekaligus pendiri Pondok Pesantren Tahfidz Qur’an Alam Maroko, H Dadang Budiman mengatakan pihaknya menganggap pertemuan yang digelar pada 27 Januari 2021 tersebut bukanlah pertemuan mediasi antara pihak pesantren dengan perwakilan warga dan pihak yang menolak keberadaan pesantren.

“Kami menganggap itu bukan mediasi dan kami yakin itu sudah disetting. Pertemuan itu digunakan untuk menekan kami. Oleh karena itu, dari awal sampai saat ini kami tidak menerima hasil pertemuan itu,” ujar Dadang.

Dijelaskan Dadang, pihaknya sudah mengadukan perlakuan semena-mena yang diterima pihak pesantren tersebut kepada DPRD dan Bupati KBB. Selain itu, pihak yayasan juga akan segera melayangkan somasi kepada pihak IP yang sudah “mengusir” pihak pesantren dari lahan yang saat ini ditempati.

“Insya Allah DPRD KBB akan menerima kami audiensi. Kami sudah layangkan surat pengaduan ke DPRD dan Bupati. Kami yakin DPRD dan juga Bupati KBB akan bersikap netral dan tidak ada kepentingan. Camat dan perangkat ke bawah itu tidak netral. Mereka berkomplot untuk membubarkan pondok pesantren ini,” tandas Dadang.

Terkait surat peringatan yang dilayangkan PT Indonesia Power yang meminta agar segera mengosongkan tempat yang saat ini ditempati karena adanya desakan pihak yang menolak keberadaan pesantren, Dadang menyatakan pihaknya tidak akan beranjak ke mana-mana.

“Kami tidak akan mengosongkan tempat itu. Walau sekarang mereka mengancam akan melaporkan kami ke pihak berwajib. Silakan,” ujarnya.

Dadang menyatakan pihak pesantren akan tetap bertahan di Maroko dan tidak akan mengikuti surat peringatan yang dilayangkan PT Indonesia Power tersebut.
Ia berharap DPRD dan Bupati KBB dapat memberikan perlindungan bagia pihak pesantren dan juga para santri yang tengah menuntut ilmu Al-Qur’an di pesantren yang berada di pinggir Waduk Saguling tersebut.

Jika Pesantren Tahfidz Qur’an ini sampai dibubarkan dan “diusir” karena adanya penolakan sebagian warga, tentu hal ini bakal menjadi tragedi dan menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan Islam dan wajah pesantren di Indonesia yang sama-sama memiliki tujuan mulia yakni mencerdaskan kehidupan anak bangsa sebagaimana diatur UUD 1945.
(****)

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *