Polemik Calon Sekda Bandung, Pengamat Bilang Begini

 

 

 

Pengamat Politik dan Pemerintahan, Djamu Kerta Budhi

PADALARANG– Pengangkatan Calon Sekda Kota (Sekdakot) Kota Bandung, Benny Bachtiar terus mendapat sorotan. Pengamat Politik dan Pemerintahan Djamu Kertabudhi mengatakan, nepotisme di area pemerintahan dapat dikatakan suatu tindakan melawan hukum (ilegal). Namun, hal ini tidak berarti sosok kerabat dilarang mengikuti proses kompetisi sesuai dengan ketentuan. “Semua ASN memiliki hak yang sama untuk mengikuti proses pengembangan karir di birokrasi pemerintahan,” ujar Djamu di Padalarang, Kamis (30/8/2018).

Hal ini dipertegas dalam UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN yunto PP No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, bahwa sistem karir yang dianut adalah sistem nerit yaitu kebijakan dalam proses manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, atau kondisi kecacatan. “Juga mempertimbangkan faktor integritas dan moralitas,” sebut Djamu.

Menurut Djamu, dalam kaitan proses rekrutmen calon sekda di Pemkot Bandung, sulit dikatakan ada nepotisme di dalamnya. Karena sudah memenuhi prosedur sesuai dengan mekanisme yang diatur berdasarkan ketentuan yg berlaku. “Bahkan komisi ASN berwenang melakukan pengawasan terhadap proses kompetisi melalui open bidding yang dikelola oanitia seleksi melibatkan unsur akademisi, tidak melakukan koreksi dan rekomendasi peninjauan kembali.
“Namun demikian terdapat sisi lain patut mendapat perhatian kepala daerah sebagai oembina kepegawaian di daerahnya, bahwa salah satu tujuan itonomi daerah adalah memposisikan daerahnya memiliki daya saing kompetitif ditunjang oleh ASN handal,” sebutnya.

Maka dari itu, sambung Djamu, satu hal yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya agar ASN di bawah binaannya menjadi ASN profesional, bersih dari praktik korupsi kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik, dan mampu menjalankan peran perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

“Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu bentuk keberhasilan kepala daerah dlm membina ASN di Pemda yang dipimpinnya adalah mampu memberikan reward kepada pejabat ASN yang berprestasi,” ungkapnya.

Adapun salah satu bentuk penghargaan itu adalah kepercayaan memegang jabatan yang lebih tinggi, khususnya jabatan sekretaris derah sebagai jabatan tertinggi di birokrasi oemda. “Secara praktis dalam kompetisi Sekda Pemkot Bandung, manakala usulan panitia seleksi mengajukan tiga besar calon kepada Walikota Bandung untuk ditentukan salah satu calon sekda sebagai bahan koordinasi dengan pihak gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, terdapat unsur ASN Pemkot Bandung, dapat dipertimbangkan terlebih dahulu untuk kemungkinan ditunjuk sebagai salon sekda,” jelasnya.

Terkecuali, kata Djamu, yang bersangkutan memiliki nilai hasil seleksi dibawah calon lainnya. “Memang walikota memiliki hak prerogatif untuk menentukan pembantu utamanya. Tetapi terdapat nilai dasar yang harus dipatuhi sebagaimana diatur UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN, yang salah satu unsurnya adalah terciptanya lingkungan kerja yg kondusif dan tidaj diskriminatif,” tandasnya. (**)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *