Politisi Golkar Ini Tolak SOR Terpadu Jabar di Ngamprah

 

Gunawan Rasyid

PADALARANG- Rencana pembangunan Sarana Olah Raga (SOR ) terpadu Jawa Barat mendapat sorotan. Rencananya SOR terpadu akan dibangun di daerah ibu kota KBB di Ngamprah. “Bupati terpilih Aa Umbara jangan grasak grusuk terhadap rencana pembangunan SOR ini, dan ingat Aa Umbara sekarang bukan bupati akur lagu tapi bupati masyarakat Bandung Barat termasuk bagian selatan,” ujar politisi Golkar Gunawa Rasyid di Ngamprah, Minggu (29/7/2018).

Menurut Guras–sapaan akrabnya, sebaiknya dibuat perencanaan ulang termasuk evaluasi peraturan daerah (perda) rencana tata ruang wilayah. “Walaupun saya tahu bahwa rencana pembangunan SOR terpadu Jawa Barat merupakan rencana lama, tapi momentumnya sudah berubah, dan fakta hari ini ketimpangan pembangunan KBB utara dan selatan sangat mencolok jadi janganlah asal-asalan,” katanya.

Kalaupun ke depan rencana pembangunan SOR ini sudah dipersiapkan dengan baik, untuk lokasi sebaiknya ditempatkan di Kecamatan Cihampelas, adapun alasan yang disampaikan Guras adalah ada akses jalan propinsi tol dan arah Kota Baru Parahyangan, serta ketersedian lahan banyak dan kontur tanah cukup rata. dekat dengan SOR Gantole. “Alasanya selain azas keadilan dalam pemerataan pembangunan, juga akan menciptakan pusat pertumbuhan baru yang berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan otomatis akan meningkatkan pendapatan masyarakat,” ungkapnya.
Seperti diketahui saat ini di Kecamatan Cikalong, Cipeundeuy sudah terbangun Kereta Capat Indonesia Cina (KCIC). Ke depan akan dibangun pusat pemerintahan Jawa Barat dan pusat pendidikan ITB, dan apabila pembangunan SOR terpadu Jawa Barat tetap di Ngamprah, sudah pasti akan memperparah persoalan yang ada. “Kemacetan di mana-mana kesenjangan pembangunan KBB utara dan selatan semakin parah,” sebutnya.

Pemerintahan KBB yang akan datang, sambung Guras, jangan coba-coba memaksakan kehendak untuk tetap membangun SOR di Ngamprah apabila ingin mendapatkan wibawa dan kepercayaan dari masyarakat KBB selatan. “Tokoh-tokoh selatan jangan dirangsang untuk berhayal membuat kabupaten baru dengan peristiwa ini,” tuturnya.

Guras meminta kepada DPRD untuk tidak memunculkan anggaran pembebasan tanah pada APBD 2019. “Tolong perhatikan aspirasi masyarakat KBB selatan, pokokna mah teu satuju lamun teu dibangun di wilayah selatan,” pungkas Guras. (**)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *