FPP Desak Dewan Buatkan Perda Pesantren

Forum Pondok Pesantren (FPP) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar musyawarah kerja (musker). ft istimewa

NGAMPRAH— Forum Pondok Pesantren (FPP) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar musyawarah kerja (musker).

Tujuannya, memperkuat mutu pendidikan di pesantren, dakwah, juga pemerdayaan masyarakat.

Namun ada point penting hasil musker. Yakni merekomendasikan terbitnya peraturan daerah (Perda) Pesantren di KBB. “Perda itu berdasarkan Undang-Undang Pesantren No 18 Tahun 2019. Kami sudah bangun komunikasi dengan Komisi IV DPRD KBB ya tinggal audensi,” ujar PLT Ketua Forum Pondok Pesantren KBB, KH Hilman Farid, Senin (15/2/2020).

Dengan terbitnya Perda Pesantren, kata Hilman, akan mempunya hak yang sama pendidikan di pesantren dengan pendidikan formal dari segi bantuan anggaran. “Itu amanat undang-undang. Jadi kami di daerah mendesak agar dibuatkan perda soal pesantren,” tegas Hilman yang kebetulan menjabat juga senagai Ketua Baznas KBB ini.

Sementara itu, Wakil Ketua FPP, KH Cecep Suryana mengatakan, musker menghasilkan beberapa program yang nantinya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Selain soal pemerdayaan ekonomi masyarakat, juga dibahas mengenai data base pondok pesantren yang ada di KBB. “Kita akan langsung road show melakukan pendataan pesantren di tiap kecamatan yang berkerjasama dengan penyuluh agama Islam non PNS, ya sekitar 600 pondok pesantren yang terdaftar di Kantor Kementrian Agama KBB,” tandasnya.

Hadir pada kesempatan itu, Ketua FPPP Jawa Barat, KH DR Eddi Komarudin, Kepala Kamenag KBB dan Kasi Pakis. ***

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *