RAGAM DAERAH–Presedium Honorer Kabupaten Bandung Barat (PH-KBB) bakal menggelar audensi dengan Ketua DPRD KBB dalam waktu dekat ini.
Audensi terkait Surat Edaran Menpan RB tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah daerah khususnya di KBB, dan meminta kejelasan honorarium yang hanya 9 bulan di tahun 2022. Surat atas nama Presedium Honorer KBB ditandatangani oleh Agie A Prawirakusumah.
Ketua MPI DPD KNPI KBB, Lili Supriatna angkat bicara. Lili meminta Pemda Bandung Barat serius dalam menyikapi persoalan tenaga honorer tersebut. “Plt Bupati Pak Hengky Kurniawan dan Pak Sekda tidak hanya membuat tim khusus saja dalam ferivikasi ini namun jangan sampai ada indikasi praktik transaksional dalam ferivikasi,” kata Lili, Senin (5/9/2022).
Lili mengatakan, nasib para honorer harus mendapat perhatian serius yang telah ikut menyukseskan dalam pembangunan di Bandung Barat.
“TKK harus diberikan penghormatan. Pengabdian jangan dilihat besaran gajinya semata tapi kepintaran dan pengandiannya yang telah memberikan sumbangsih bagi Bandung Barat,” ungkapnya.
Jika para honorer tidak mendapat perhatian dari pemangku kebijakan di Pemda Bandung Barat, sebut Lili, akan menjadi preseden buruk bagi Pemda Bandung Barat. “Ini akan menjadi awal keruntuhan bagi Bandung Barat. Jadi harus menjadi perhatian semua, Pak Plt Bupati, Pak Sekda juga unsur legislatif karena sumbangsih TKK ini sangat berarti bagi kemajuan Bandung Barat,” tuturnya.
Kepiawaian, kecerdasan dan loyalitas tanpa batas para honorer, ungkap Lili, menjadi aset berharga bagi kemajuan Bandung Barat. “Jadi saya memohon jangan sampai ada transaksional dalam pendataan dan utamakan yang lama dari pada honorer yang datang tiba-tiba tanpa asal usul yang jelas dan ini akan kami pantau terus,” sebut Lili.
Lili mengaku mendapat kabar jika Pemda Bandung Barat akan menggandeng Kejaksaan dalam proses ferivikasi tenaga honorer tersebut. ***
