Inilah kondisi rumah di Kampung Cikamuning RT 04/01 Desa Tagogapu, Kecamatan Padalarang, KBB.
PADALARANG- Kondisi sepuluh rumah di Kampung Cikamuning RT 04/ 01 Desa Tagogapu, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) kondisinya sangat memprihatinkan.
“Sepuluh rumah itu, memang betul sudah tidak layak untuk dihuni, coba lihat saja kondisinya, ini perlu ada perhatian dari pemerintah,” ungkap Dariat salah satu tokoh pemuda di RT 03 Kampung Cikamuning, Senin (18/9/2017).
Menurut Dariat, warga tersebut telah mengajukan untuk meminta bantuan ke RT dan RW setempat agar ditindak lanjuti ke pemerintah desa, tapi sayangnya tidak direspon dengan baik.”Itu bukan urusan RT dan RW, silahkan saja ke desa,” kata Dariat menirukan perkataan warga yang mengajukan bedah rumah tersebut.
Dariat yang akran disapa Monte ini sangat menyayangkan sikap RT dan RW itu, seolah-olah tidak peduli dengan warganya.
“Padahal seharusnya RT lah yang mendata dan mengajukan ke pihak desa, dan desa tinggal mengajukan ke tingkat kabupaten,” ujarnya dengan sedikit kecewa.
Monte mengaku sudah menelusuri, untuk program rumah tidak layak huni tidak hanya ada di Pemkab KBB, namun ada juga ada di tingkat desa. “Seharusnya, pihak desa juga harus peka dengan keadaan warganya yang seperti itu,” tegasnya.
Dirinya berharap, kepada pemerintah baik di desa maupun di tingkat kabupaten, untuk langsung bisa di cek ke Kampung Cikamuning, dan selanjutnya bisa diagendakan untuk diberi bantuan dengan progran rutilahunya.
Anggota Komisi III DPRD KBB dari Fraksi Hanura, Teddy Heryadi mengatakan, program bedah rumah merupakan program rutin, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa. “Jika memang betul warga sangat membutuhkan, saya siap memfasilitasi,” kata Teddy.
Sementara itu, Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Permukiman dan Perumahan KBB Durrohman mengatakan, sekitar 6.700 unit rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Bandung Barat saat ini masih menunggu perbaikan. Tahun ini, perbaikan baru bisa dilakukan untuk sekitar 1.950 unit rutilahu.
“Saat ini sedang proses verifikasi pendataan. Diperkirakan, realisasi perbaikannya dilakukan pada Juli 2017 nanti,” katanya.
Durrohman mengungkapkan, sebanyak 1.600 rutilahu akan diperbaiki dengan sumber anggaran APBD kabupaten, 50 unit dari bantuan Pemprov Jabar, dan 300 unit dari bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Besaran dana perbaikan rutilahu dari APBD kabupaten, yaitu Rp 5 juta/unit, dari provinsi Rp 8 juta/unit, dan dari Kementerian PUPR sebesar Rp 15 juta/unit.(buh)
