NGADU: Warga Cibeureum Cimahi yang kecewa dengan program PKH saat diterima Ketua DPRD Cimahi Ahmad Gunawan di ruang kerjanya, Jumat (29/12/2017).
CIMAHI – Dinilai tidak tepat sasaran mengenai pembagian Program Keluarga Harapan (PKH), puluhan warga Cibeureum mengadu ke DPRD Cimahi, Jumat (29/12/2017).
Mereka (warga) datang ke gedung DPRD sekitar pukul 2.00 Wib tepat usai sidang paripurna. Kedatangan mereka langsung diterima oleh Ketua DPRD Cimahi Achmad Gunawan di ruang kerjanya.
Salah seorang warga, Ita Novita (47), mengungkapkan, ia merasa di lingkungan tempat tinggalnya di RW , Kelurahan Cibeureun, Kecamatan Cimahi Selatan, pembagian PKH dianggap tidak merata dan sudah masuk tindakan nepotisme lantaran, yang menerima dana PKH, hanya orang-orang yang dekat Ketua RT dan RW.
“Masa, ada warga yang sudah meninggal masih menerima PKH. terus diprioritaskan untuk keluarga dan orang-orang terdekat mereka. Sedangkan kami yang membutuhkan, justru tidak kebagian,” ungkap Ita dengan nada kesal.
Kekesalan warga yang mayoritas ibu-ibu itu, karena kecewa dengan kader-kader PKH dari Kelurahan Cibeureum dan Kecamatan Cimahi Selatan. Mereka menganggap para kader PKH di wilayahnya telah berbuat tidak adil saat melakukan pendataan. Bahkan, saat pembagian pun dilakukan secara diam-diam.
Warga lainnya, Siti Romlah (40), mengatakan, ketidakadilan ini harus segera dihilangkan di lingkungannya. Sebab, jika hal tersebut dibiarkan maka, akan terus berkelanjutan.
“Makanya kami datang ke DPRD agar perbuatan curang ini bisa ditindaklanjuti sama wakil rakyat,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Cimahi, Achmad Gunawan, mengatakan, pihaknya akan menyurati Wali Kota Cimahi, Ajay M Priatna, untuk segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Walikota terkait penyaluran program PKH agar tepat sasaran.
“Jelas ini akan kami tindaklanjuti,” tegas Achmad Gunawan.
Menurut dia, tindakan warga yang melaporkan keluhannya ke DPRD merupakan suatu tindakan yang baik. Sebab, suatu permasalah akan selesai jika dibicarakan dengan pihak terkait melalui DPRD.
“Aspirasi warga ini cukup baik untuk mengingatkan segelintir orang yang, dianggap tidak adil atau kurang peduli terhadap lingkungan sekitar. Apalagi ini masalah PKH. Ini harus diluruskan,” tuturnya.
Pangkal masalah dari kekecewaan warga ini, kata dia, yakni data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Sehingga, penerima PKH di Kelurahan Cibeureum, tidak sesuai dengan ketentuan.
“Kalau begini, bisa-bisa orang yang berhak menerima malah tersisihkan. Jadi harus diperbaiki dari Badan Pusat Statistik (BPS) nya,” ucapnya
Untuk menghindari hal kesalahan dalam pendataan, lanjut dia, pihak Kementerian RI jangan hanya mengandalkan data dari BPS saja. Sebab sejauh ini, BPS pun sering melakukan kesalahan dalam pendataan masyarakat.
“Jadi tolong masyarakat juga berperan aktif. kalau dilingkungannya ada temuan yang merugikan warga, bisa langsung laporan. Sejauh ini BPS juga banyak salahnya. Dalam waktu dekat ini akan saya panggil semua camat dan lurahnya,” Pungkasnya. (mon)
Copyright secured by Digiprove 
