Ekonomi

Proyek Belum Dibayar, Kepala BPKAD Janji Dibayarkan 2024

Gambar ilustrasi

RAGAM DAERAH– Pengusaha yang mendapat proyek di salah satu dinas Kabupaten Bandung Barat (KBB), mengeluh. Pekerjaannya belum dibayarkan pada tahun anggaran perubahan 2023.

Padahal, dinas tersebut sudah mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM), agar segera melakukan proses dokumentasi pencairan ke Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Di BPKAD, pengusaha yang minta namanya untuk tidak dipublikasikan, bertemu dengan salah seorang pejabat BPKAD. “Pejabat itu meyakinkan bisa dicairkan tapi tidak semuanya. Namun lihat dulu postur anggarannya,” kata pengusaha itu kepada wartawan, Sabtu 30 Desember 2023.

Pukul 19.00, pengusaha tersebut dipanggil kembali oleh pejabat BPKAD. Sekitar pukul 21.00, dokumen pencairan pengusaha tersebut diminta oleh pejabat di BPKAD. “Pejabat itu bilangnya kita akan hitung dulu tidak apa-apa yah tidak semuanya,” kata pengusaha tersebut menirukan ucapan pejabat tesebut.

Selang 15 menit kemudian, mendapat telepon dari pejabat di BPKAD untuk berkumpul, namun mendapat kabar kurang menggembirakan. “Suruh ngumpul lagi tapi langsung dicancel semuanya dengan alasan uang yang tersedia di kas daerah hanya Rp12 miliar, itu pun untuk gaji dan tukin (tunjangan kinerja, red) pegawai tidak cukup,” tuturnya.

Pengusaha tersebut menyesalkan dengan proyek yang sudah dikerjakan dengan nilai Rp1,5 miliar belum dibayarkan. “Awalnya kan tidak begitu. Dokumen sudah ditarik semua tapi nyatanya entah gimana tiba-tiba dicancel,” katanya.

Jika memang uang tidak ada, kata pengusaha, seharusnya sudah bisa diprediksi dari awal. “Logiknya kalau sudah masuk di Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) uangnya sudah ada,” ungkapnya.

Kendati begitu, BPKAD akan menjamin pembayaran hutang dengan pihak ketiga dengan dikeluarkan SK Bupati. “Katanya akan ada SK dari bupati prihal surat pembayaran hutang kepada pihak ketiga,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KBB, Heru Budi Purnomo meminta, semua pihak agar bersabar. Hal itu, Heru menanggapi keluhan dari pengusaha yang belum di bayar sejumlah pekerjaan di dinas pada tahun anggaran perubahan ini.

“Pekerjaan belum dibayar akan menjadi catatan kami,” kata Heru kepada wartawan, Sabtu 30 Desember 2023.

Pekerjaan pihak ketiga yang belum bayar tersebut, menjadi hutang piutang yang wajib dibayarkan oleh Pemda Bandung Barat. Heru menyakinkan, pekerjaan yang belum bayar akan dibayarkan pada anggaran murni di 2024. Nilainya berapa? Heru menyebutkan sedang di riview oleh Inspektorat. ***

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top