RAGAM DAERAH– Waspada merebaknya proyek ‘siluman’ di Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang diindikasi penipuan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) membuat surat imbauan ditujukkan kepada kepala desa se-KBB agar berhati-hati menyikapi iming-iming proyek pembangunan di wilayahnya masing-masing.
Hal itu, sebagai tindak lanjut dari merebaknya informasi pembangunan jalan di sejumlah desa di wilayah KBB, dengan sumber anggaran tidak jelas.
Kepala DPMD KBB, Dudi Supriadi menegaskan agar para kepala desa bersikap bijak tatkala mendapatkan tawaran proyek pembangunan.
Menurutnya, ketika ada pihak-pihak tertentu yang menawarkan proyek pembangunan, hendaknya desa lebih teliti. Harus ditelusuri dulu, sumber anggarannya berasal darimana, kemudian melakukan verifikasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
“Saya mohon kepala desa dan masyarakat memahami dan memaklumi kondisi yang sebenarnya. Mari kita berhati-hati dalam melaksanakan seluruh kegiatan. Mohon ditinjau dulu sumber anggarannya, mohon untuk di lakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlalu, ” ujarnya, di Balepare Kotabaru Parahyangan-Padalarang, Senin 17 Febuari 2025.
Surat imbauan DPMD tersebut disampaikan kepada para camat se-KBB, untuk disampaikan lagi kepada para kades.
Sedangkan dasar imbauannya, merupakan tindak lanjut dari surat balasan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta -Jawa Barat yang membantah mengucurkan dana untuk proyek pembangunan jalan pada tahun 2025.
“Alhamdulillah DPMD KBB sudah mendapatkan surat pasti dari BBPJN, yang pada pokoknya terkait dengan informasi- informasi Inpres yang saat ini beredar di lapangan,” ucapnya lagi.
Surat BBPJN inipun menegaskan bahwa proyek pembangunan jalan yang konon disebut-sebut anggatannya bersumber dari Inpres, ternyata tidak bisa dipertanggung jawabkan secara aturan, baik dari sisi anggaran dan sebagainya.
Sebelumnya, proyek pembangunan jalan pada sejumlah desa di wilayah KBB, digadang-gadang sebagai proyek Inpres. Proyek pembangunan jalan yang bernilai Rp2,5 miliar per desa tersebut, mencatut nama Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta – Jawa Barat.
Tidak semua desa mempercayai proyek tersebut, sehingga berkoordinasi dengan DPMD untuk mengetahui kejelasannya. DPMD KBB menindaklanjutinya dengan melayangkan surat ke BBPJN, sebagai dasar jawaban kepada para pemerintah desa.****
Uli Yuliman
18 Februari 2025 - 10:04 at 10:04
Bagus berarti kinerja BPD,banyak BPD yang sama saja kelakuan seperti Kepala Desa
Wahyu Pramana
18 Februari 2025 - 11:35 at 11:35
Tentu saja masyarakat berharap banyak ada pembangunan jalan, karena ada jalan di tengah kota Lembang yang sudah puluhan tahun tidak pernah tersentuh perbaikan apalagi peningkatan kualitas jalan. Rakyat mah bayar terus PBB yang tiap tahun naik, bahkan fasilitas PJU yang dibayar dari tagihan listrik pun seolah cuma bukti nyata KBB di jaman Si Abubakar, Si Umbara Koruptor atau Si Kasep Hengky cuma becus makan duit rakyat.
Sukanta
18 Februari 2025 - 14:12 at 14:12
Tolong cek kegiatan2 dinas pemkab KBB yg di selenggarakan di hotel .. itu banyak sekali manipulasi nya dan ada juga kegiatan tidak dilaksanakan ( BODONG ) tapi anggaran tetap di cairkan .. tolong tindak lanjuti dong ..tingkat korupsi nya sangat tinggi sekali ..
Bisnis online nyata
18 Februari 2025 - 19:54 at 19:54
Tahukah anda dengan projek progam Bisnis 3i (Salim Grup) ini bisa ubah uang kecil 750 ribu sekali aja jadi uang besar 42 juta bahkan 200 juta/ bulan,
2,4 milyar per tahun.
Dari pada buat beli rokok / jajan, lebih baik ikut ini aja.
Serius telp / WA —> 083895993853
#Resolusi sukses 2025
Fikriirawan
18 Februari 2025 - 23:01 at 23:01
Setela banyak prek siluman maka dari itu lanjutkan 9 tahun jabatan kades