Rawan Gugatan, 1.775 Tanah dan Bangunan Milik Pemda KBB Belum Bersertifikat

ft ilustrasi internet.

NGAMPRAH— Komisi II DPRD KBB memanggil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Bandung Barat yang mempunyai aset.

Ada beberapa dinas yang dipanggil yakni Bagian Aset pada Dinas Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah (DPKAD), Bagian Hukum, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga Dinas Perhubungan di Hotel Ahadiat Kota Bandung, Rabu (20/1/2020).

Ketua Komisi II DPRD KBB, Sundaya mengatakan, 14 tahun KBB berdiri penataan aset di KBB masih belum maksimal.

Hal tersebut dibuktikan dengan 1.775 bidang tanah dan bangun yang belum bersertifikat, dan yang sudah bersertifikat hanya 60 bidang berupa tanah dan bangunan.

“Ini rentan gugatan. Kasus Pasar Panorama Lembang contohnya sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga dibangun tapi ujung-ujungnya kita dikalahkan di tingkat banding, ini mesti dibenahi jangan sampai terjadi pada aset yang lainnya,” kata Sundaya kepada wartawan.

Pihaknya akan membuat nota komisi untuk penganggaran di tahun 2021 untuk menyelesaikan persoalan aset yang belum bersertifikat. “Ya walaupun tidak bisa 100% kita punya progrest minimal di tahun 2022 bisa terselesaikan 20-30%,” katanya.

Ditanya dinas mana yang rentan gugatan aset? Sundaya mengatakan, Dinas Pendidikan rawan terhadap gugatan lantaran tanah dan bangunan seperti sekolah belum bersertifikat. “Jadi perlu keseriusan pemda dalam penganggaran dalam APBD soal sertifikasi yang akan disimpan di bagian aset tidak di tiap dinas agar mudah pengawasannya,” tuturnya. ***

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *