CIMAHI – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi hingga saat ini belum bisa melakukan relokasi lahan bagi para pedagang kaki lima (PKL) yang tersebar di Cimahi.
Akibatnya, banyak PKL yang masih tetap berjualan meski pemerintah sudah menegakan Peraturan Daerah (Perda) Kenyamanan, Ketertiban dan Keindahan (K3). Selain itu, aksi kucing-kucingan dengan petugas pun selalu terjadi manakala penegak perda yakni Satpol PP saat melakukan penertiban.
Sebetulnya, sejumlah PKL pun sudah merasa lelah jika lapak dagangannya harus di pindah-pindah. Namun, karena kebutuhan ekonomi mereka akhirnya, melakukan berbagai macam cara untuk bisa tetap bertahan hidup.
“Kalau mau direlokasi ya secepatnya. Rencana relokasi dari dulu sudah ada tapi belum terealisasi. Kita juga capek kalau harus bolak balik ditertibkan,” ucap salah seorang PKL, di Jalan Djulaeha Karmita, Soleh (29) Rabu (31/1/2018)
Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi, Muhamad Sutarno, mengatakan, belum dilakukanya perelokasian bagi para PKL khususnya di Cimahi, karena terkendala oleh keterbatasan lahan.
Akan tetapi, untuk menjaga Perda K3 tersebut, Pemerintah pun ingin segera melakukan rekolasi bagi PKL namun, untuk waktunya belum bisa ditentukan.
“Kita masih carikan lahan yang tepat agar, mereka tidak kembali lagi ke jalan,” ucapnya.
Dia melanjutkan, saat ini relokasi lahan sudah masuk dalam rencana penataan PKL. Terlebih, jika tidak segera dilakukan penataan maka, para pedagang pun akan semakin menumpuk. Dampaknya pun bermacam, seperti, terhambatnya arus lalu lintas, mengganggu kenyamanan pejalan kaki, dan tentunya mengganggu keindahan kota. “Kami upayakan penataan ini bisa segera terlaksana,” ujarnya.
Disaat pihak Dinas Perdagangan Koperasi Perindustrian (Disdagkoperin), baru berencana mengupayakan penataan lokasi PKL tersebut namun, Wakil Walikota Cimahi Ngatiyana, sudah memiliki gambaran untuk relokasi PKL dengan menjadikan, Pasar Atas Barokah di Jalan Kolonel Masturi sebagai, tahapan awal bagi lokasi PKL.
“Perelokasian masih menunggu pembangunan Pasar Atas Barokah di Kalau di sana (pasar atas) memungkinkan, kita bisa relokasi ke sana,” katanya.
Ia pun menegaskan, pihaknya tidak akan tebang pilih bagi siapa pun warganya. Apalagi dalam hal menyejahterakan masyarakat. Sebab, sudah menjadi tanggungjawab Pemerintah. “Asalkan taat aturan, tentu semuanya bisa diselesaikan dengan baik,” tandasnya. (mon)
Copyright secured by Digiprove 
