Ribuan UKM KBB Menunggu, Kapan Bantuan BPUM Cair Lagi?

Gambar Ilustrasi Internet

NGAMPRAH– Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) KBB mengusulkan 57 ribu pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di KBB penerima bantuan langsung sejak Juli 2020.

Namun yang mendapat surat keputusan SK sebagai penerima Program Banpres Pelaku Usaha Mikro (BPUM) 23 ribu warga KBB tahap pertama. Sisanya 34 ribu masih menunggu SK penerima bantuan langsung BPUM.

“Dengan pemulihan ekonomi ini yang diusulkan 57 ribu yang lolos baru menerima SK 23 ribu dan masih banyak yang menunggu,”ujar Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah KBB Wewen Surwendah, Kamis (3/12/2020).

Wewen menilai, Program Banpres Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dinilai mampu membantu pengadaan modal usaha.

“Ketika ada pelaku usaha yang kita bina dan diusulkan pertanyakan bagaimana program PEN ini, banyak sekali manfaatnya dan sangat membantu bagi para pelaku usaha,” katanya.

Menurutnya, disaat ekonomi tengah merosot, pemasaran merosot, dan aset sampai habis, bahkan pemasukan di bawah 50 persen namun di saat dapat suntikan dana Rp 2,4 juta ini sangat berharga bagi pelaku usaha.

Ia mengungkapkan, ada juga kegiatan anggaran dari pusat yaitu DAK, itu lebih ke pemulihan ekonomi karena pemulihan ekonomi bukan hanya bantuan modal.

Selain itu bagaimana pelaku usaha mampu memasarkan produknya tidak hanya secara offline tapi sekarang dituntut harus mampu secara online.

“Karena keterbatasan pertemuan dengan konsumen, pelaku usaha harus bisa mengalihkan dan beradaptasi dengan kondisi sekarang ini. Maka dari itu pelatihan dialihkan ke e-commerce,”ungkapnya

Wewen menerangkan, pelatihan e-commerce ini bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi, para ahli di bidang digital dan bekerjasama dengan Kementerian Kominfo yang berlokasi di Jalan Padjadjaran bukan dari pusat.

Tak hanya itu, lebih lanjut Wewen menerangkan, guna meningkatkan SDM para pelaku usaha, seperti bagaimana memanfaatkan media sosial, seperti Whatsapp dan Instagram agar bisa menjadi alat untuk mempromosikan produknya.

“Misalnya di bidang fashion, para pelaku usahanya harus pandai-pandai mengalihkan bagaimana cara melakukan pemasaran secara daring atau online, karena itu bisa memperkecil kemungkinan gulung tikar,”terangnya

Ia menambahkan, ada juga program dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, di mana setiap kabupaten/kota itu ada 10 pelaku usaha yang ditunjuk oleh Dinas Kabupaten/Kota untuk pengadaan masker dengan anggaran dari provinsi.

“Di sini satu orang harus menyelesaikan 10 ribu masker dengan anggaran Rp.50 juta dalam waktu 2 minggu, dan akan berakhir 4 Desember 2020,” tambahnya

Wewen mengaku, para pelaku usaha di KBB solid tidak merasa tersaingi, justru mereka saling bahu-membahu saling membantu.

“UMKM di KBB menggunakan sistem barter dimana para pelaku usaha saling tukar barang untuk di promosikan dan di pasarkan,” tandasnya. ***

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *